(Bali – Jumat/ Sukra Kliwon, Bala, 16 September 2022) Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,9 miliar untuk mengendalikan inflasi di Pulau Dewata hingga akhir 2022. Hal ini bertujuan agar inflasi di Bali dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Bapak Dewa Made Indra mengatakan sesuai arahan Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun.

Pada Juli 2022 inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.

"Di Bali ini, Kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana," ucapnya. Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen.

Berdasarkan hasil survei, sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam dan telur kemudian akan dilakukan intervensi oleh Pemerintah Daerah.

Bapak Dewa Indra lebih lanjut menjelaskan cara untuk meningkatkan produksi, dapat dilakukan dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi, termasuk juga memastikan jalur distribusinya tanpa gangguan. Pemprov Bali juga sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan beberapa komoditas penyebab inflasi yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah.