Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Tim Fasilitasi Raperkada RKPD Tahun 2025 Kabupaten/kota se-Bali memimpin rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Rabu, 26 Juni 2024. 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah I Made Satya Cadriantara menyampaikan fasilitasi ini dimaksudkan untuk melihat keselarasan dokumen RKPD Kabupaten Karangasem dengan Provinsi Bali dan juga pemerintah pusat. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat wajib melakukan fasilitasi terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota di Bali. Ditekankannya, beberapa hasil fasilitasi harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, sesuai hasil berita acara fasilitasi. Dan kemudian menyampaikan Peraturan Daerah tentang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi Bali paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Made Satya menyampaikan apresiasinya bahwa setelah mencermati dokumen rancangan RKPD ini sudah sangat baik. 

Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa menyampaikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem menjadi salah satu isu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebesar 3,10 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,71 persen. Selain itu Capaian IPM Kabupaten Karangasem tahun 2023 terendah di Bali yaitu sebesar 70,09 sementara IPM Provinsi Bali tahun 2023 sebesar 77,10. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 pada posisi 6,56%, atau sebesar 27.830 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem tahun 2023 masih cukup tinggi mencapai 2,61 persen. Disampaikan pula berdasar data terjadi perubahan kontribusi masyarakat yang semula bekerja di sektor pertanian saat pandemi Covid-19 saat ini mulai beralih ke sektor pariwisata. 

Dengan mengambil Tema RKPD 2025 “Peningkatan Ekonomi dan Sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai” diharapkan dapat menjadi akselerasi pembangunan Karangasem kedepan.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menyampaikan pencermatannya terkait wajib belajar 13 tahun yang perlu dilakukan evaluasi. Mengingat Karangasem memiliki berbagai potensi seperti pertanian kapas dan rencana pemintalan kapas sehingga ini perlu dipetakan tenaga kerja yang strategis dan perlu persiapan pengaruhnya dengan penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian dunia usaha dan dunia industri dalam penjurusan SMK maupun Politeknik yang mendukung tenaga kerja pemintalan agar ada padu padan dalam pembangunan di Karangasem.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ida Bagus Made Sutresna berpendapat, memperhatikan makro ekonomi Kabupaten Karangasem memang perlu adanya strategi dan upaya lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang masih rendah dan penyerapan tenaga kerja rendah. 

Di bagian lain, Fungsional Perencana Ahli Pertama I Putu Aryawan menyoroti terkait GRK, energi, penanganan sampah dan kebencanaan. Salah satu isu pembangunan yaitu bencana alam yang mana Karangasem merupakan kawasan rawan bencana khususnya tanah longsor. Saat ini sudah terbentuk 10 desa tangguh bencana dari 78 desa yang ada. Sehingga kedepannya itu harus dikembangkan ke lebih banyak desa tanggap bencana. Selain itu diingatkan perlunya program penurunan target emisi sesuai amanat perundang-undangan, untuk mendukung provinsi Bali yang menetapkan target zero emission pada 2045.