Keluhan petani terhadap anjloknya harga gabah di pasaran langsung direspon Pemkab Badung. Bahkan Pemkab Badung yang bekerja sama dengn Bulog, siap mengambil langkah – langkah konkrit terhdap persoalan tersebut, termasuk membeli gabah petani yang di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

  Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DP2K) kKabupaten Badung, IGAK Sudaratmaja didampingi Kabag Humas dan Protokol Setkab Badung, AA Gede Raka Yuda, Minggu (10/5) mengatakan, belum lama ini  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali  dan Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Bali, tepatnya Senin (4/5) telah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan melibatkan berbagai pihak.

  Pihak – pihak tersebut, diantaranya Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas PU, Kodam dan sejumlah instansi terkait. Kesempatan tersebut, pihak BPS memberikan gambaran bahwa rata-rata harga gabah di Bali ada pada kisaran Rp3.780 per kilogram. Hal ini masih sedikit di atas harga dasar atau HPP yakni Rp3.700 per kilogram, untuk gabah kering panen.

  “Memang akan ada harga yang fluktuatif dijumpai di lapangan mulai dari Rp4.000 sampai Rp3.200 setiap kilonya tergantung kondisi pertanaman dan musim, mengingat dalam beberapa minggu ini di Bali masih turun hujan di luar musim,” ujarnya.

  Lebih lanjut, ia menjelaskan, anjloknya harga gabah akhir-akhir ini disebabkan musim panen yang serempak dan mengakibatkan langkanya tenaga kerja, disamping karena hujan di luar musim.

  “Adanya kelangkaan tenaga kerja panen ini kami harapkan petani untuk mengaktifkan kembali kelompok panen atau sekehe manyi yang ada di setiap Subak. Mengingat, fasilitas bantuan yang menunjang panen tersebut sudah banyak diberikan seperti power tresher, alas terpal, sabit bergigi, bahkan sampai mesin panen modern. Apabila panen dapat dilakukan sendiri, maka sebagian gabah dapat disimpan sambil mengunggu harga membaik,” terangnya.

  “Pihaknya juga menyadari, petani di Badung tidak hanya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun, pihaknya berharap petani dapat merebut peluang kerja di sektor lain. “Jangan terlena menggantungkan harapan penuh pada tenaga kerja luar untuk mengelola usaha tani. Akan sangat disayangkan, apabila jerih payah lebih dari tiga bulan dalam usaha tani padi, hasilnya terbengkalai  justru di saat panen, karena petani tidak sanggup panen sendiri akibat terbiasa tergantung tenaga kerja panen  dari luar. Situasi ini, juga akan sangat dimanfaatkan oleh para tengkulak dan penebas untuk meraup keuntungan,” paprnya.

  Ia juga menjelaskan, dari rapat koordinasi dengan pihak Bulog terkait kondisi paten ini, pihak Bulog pun juga menyatakan kesanggupannya untuk membeli gabah petani apa bila harga di bawah HPP dan padi sudah dipanen dalam bentuk gabah.

  “Jika ingin menjual gabah ke Bulog, petani harus berkoordinasi dengan Subak dan Bulog beberapa hari sebelumnya untuk memastikan perkiraan produksi, sehingga Bulog dapat menyiapkan sarana pengangkutan dan pembayaran dalam bentuk tunai saat itu juga,” ungkapnya.

  Terkait subsidi untuk petani, kata Sudaratmaja, sampai saat ini petani di Badung sudah menikmati cukup banyak subsidi seperti benih, pupuk Urea, NPK bahkan sampai pupuk organic. Disamping berbagai regulasi yang sangat memihak petani, seperti pembebasan pajak untuk jalur hijau, keringanan pajak untuk lahan produktif dan sebagainya.

  “Untuk subsidi harga, sampai saat ini belum bisa diberikan, mengingat belum ada regulasi dan payung hukumnya. Walaupun dari segi keuangan daerah memungkinkan, seperti wacana asuransi pertanian termasuk subsidi harga yang diusulkan sekarang ini, tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa acuan regulasi yang jelas,” tegasnya.

Sumber : Bali Tribune