BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meninjau abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026). Peninjauan ini mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga riset dalam menangani kerusakan kawasan pesisir Bali.

Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan, penanganan abrasi harus dilakukan secara terpadu. Pendekatan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.

Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengesampingkan ego sektoral. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Megawati juga mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dalam penanganan abrasi. Menurutnya, filosofi Tri Hita Karana relevan sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Selain itu, Megawati menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap wilayah pesisir. Pemanasan global dan pencairan es di kutub berpotensi memperburuk kondisi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Abrasi Ancam Kawasan Strategis Pariwisata

Pantai Kuta menjadi salah satu kawasan yang memerlukan penanganan serius akibat abrasi. Kerusakan pesisir berpotensi mengganggu kondisi pantai, fasilitas publik, aktivitas pariwisata, serta perekonomian masyarakat setempat.

Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga mempersempit kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan.

Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas. Dampaknya mencakup jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Salah satu upaya tersebut berupa pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Pembangunan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah untuk meredam energi gelombang dan mengurangi dampak abrasi.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.

85 Kilometer Garis Pantai Masih Perlu Penanganan

Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.

Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat penanganan abrasi di berbagai kawasan pesisir Bali.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Penanganan abrasi Pantai Kuta menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan pesisir Bali. Kolaborasi pemerintah, dukungan riset, pembangunan infrastruktur pengaman pantai, dan penerapan kearifan lokal diharapkan mampu melindungi lingkungan sekaligus mempertahankan daya saing pariwisata Bali.