Kepala Bappeda Provinsi Bali mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri RI berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra yang dihubungi sebelum kegiatan menyampaikan, retret selama empat hari itu diikuti 1.104 Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Kegiatan rakor diagendakan sangat padat kegiatan, mulai dari pukul lima pagi sampai pukul 10 malam. Peserta diwajibkan hadir dan menginap di mess praja, tidak diperkenankan keluar wilayah kampus selama kegiatan berlangsung. Bahkan peserta harus baris-berbaris saat menuju ataupun keluar dari tempat kegiatan. 

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian saat membuka Retret dan Rapat Koordinasi Nasional menekankan bahwa ini bertujuan untuk menyamakan perspektif birokrasi pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas nasional sebagai visi misi presiden dapat terlaksana dan mendapat dukungan seluruh daerah. Selain itu juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja birokrasi, optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta menyelaraskan program pusat dengan daerah. Untuk itu, Menteri Tito mengajak untuk bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.

Retret ini menghadirkan 22 narasumber, terdiri dari pejabat tinggi kementerian dan lembaga strategis, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Danantara, Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kominfo, dan LKPP, serta Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen dan Kementerian PU.

Berbagai hal yang dibahas mencakup perencanaan pembangunan, penguatan fiskal daerah, dan strategi pencapaian target nasional, juga arahan teknis dan strategis dalam penyusunan anggaran, sinkronisasi program pusat-daerah, serta penguatan kapasitas perencanaan.