×

Kunjungan Deputi KemenPANRB ke UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pemprov Bali

Selasa, 3 Maret 2026 pukul 08.28 (1 minggu yang lalu) | Oleh IDA AYU TRYCIA ISWARI

Kunjungan Deputi KemenPANRB ke UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pemprov Bali

 

Denpasar, 2 Maret 2026

Pemerintah Provinsi Bali menerima kunjungan Deputi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Ruangan UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pemprov Bali, Senin (2/3/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penguatan arah transformasi digital daerah yang lebih berorientasi pada kinerja, implementasi, serta dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa ke depan, evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak lagi berfokus pada kelengkapan dokumen atau bukti dukung administratif semata. Penilaian akan lebih menitikberatkan pada tingkat implementasi di lapangan, dampak layanan, serta sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Tingkat kualitas layanan digital, menurut Deputi, dapat diukur secara konkret melalui jumlah pengguna aktif dan log aktivitas sistem. Indikator ini dinilai lebih mencerminkan efektivitas layanan dibanding sekadar ketersediaan aplikasi. Transformasi digital juga diharapkan tidak hanya berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi menyentuh substansi dan kualitas layanan publik.

 

Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelumnya dinilai masih banyak menggunakan perspektif internal pemerintah. Ke depan, pendekatan tersebut harus bergeser ke perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan utama. Orientasi kepuasan dan kemudahan akses menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja pemerintah digital.

 

Dalam diskusi turut mengemuka pentingnya pembentukan tim pengembang digital internal, baik di pusat maupun daerah. Dengan memiliki tim developer sendiri, pemerintah diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada vendor, sehingga arah kebijakan dan pengembangan sistem lebih terkontrol dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi yang memungkinkan daerah membentuk tim pengembang dengan skema penggajian yang kompetitif guna mempercepat transformasi digital.

 

Dari sisi indikator evaluasi, disampaikan pula rencana penyederhanaan dari 47 indikator menjadi 20 indikator yang lebih fokus dan terukur. Penambahan aspek sumber daya manusia, khususnya tim developer dan profesi fungsional terkait transformasi digital, diusulkan masuk dalam indikator penilaian. Selain itu, penyesuaian kelas jabatan Jabatan Fungsional (JF) dinilai perlu agar lebih adil dan transparan, terutama bagi SDM yang menjadi tonggak utama transformasi digital.

 

Isu integrasi indeks juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan pengintegrasian indeks Smart Province, TDN, dan Transformasi Digital Nasional agar tidak terjadi pengisian data ganda. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus konsistensi data.

Dalam forum tersebut turut disoroti penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek implementasi arsitektur yang telah diinput namun belum memperoleh nilai optimal. Hal ini menjadi catatan penting agar mekanisme penilaian ke depan lebih selaras dengan realisasi implementasi di lapangan.

Tujuan Kegiatan

 1 Menguatkan arah transformasi digital Pemprov Bali agar berbasis implementasi dan dampak.

 2 Mendorong evaluasi kinerja layanan digital yang terukur melalui penggunaan dan aktivitas sistem.

 3 Mengintegrasikan berbagai indeks dan sistem penilaian agar lebih efisien dan terkoordinasi.

 4 Memperkuat kapasitas SDM digital melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung.

Manfaat yang Diharapkan

 1 Layanan digital pemerintah yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 2 Peningkatan kualitas evaluasi kinerja yang berbasis data dan dampak nyata.

 3 Kemandirian daerah dalam pengembangan sistem digital melalui tim internal yang profesional.

 4 Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan SDM transformasi digital.

 

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital yang substansial, terukur, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik di Bali.