DENPASAR - Setelah memasuki hari ke-75 pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, mulai 11 Februari 2024 kita akan memasuki masa tenang sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2024 kita bersama-sama akan ke TPS melakukan pencoblosan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Untuk itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali mengajak seluruh masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Harapan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya dalam sambutannya dalam acara Penutupan Kampanye Damai Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali di Gedung Dharma Alaya, Lumintang, Denpasar, Sabtu (10/2). 

Lebih jauh dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan bahwa kita semua patut bersyukur tahapan kampanye yang diprediksi terdapat kerawanan-kerawanan dengan kedewasaan peserta Pemilu, tim sukses, masyarakat, dan pengaturan oleh penyelenggara Pemilu, pengamanan dan juga ASN telah menjaga netralitasnya, serta adanya peran serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang berperan sebagai cooling system menjadikan tahapan kampanye berjalan dengan aman dan damai, sehingga situasi Kamtibmas di Bali sangat kondusif. 

“Atas capaian dan situasi Kamtibmas Bali yang sangat kondusif tersebut, Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyampaikan terima kasih. Pada saat pelaksanaan kampanye para peserta Pemilu didukung tim sukses telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Saya juga melihat masyarakat antusias, gembira dan damai hadir atau mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Tidak ada peristiwa yang mengganggu keamanan dan kedamaian, dari tahapan pelaksanaan kampanye,” imbuhnya. 

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan sebagaimana kita ketahui salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi publik. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik menunjukkan kuatnya legitimasi terhadap pemimpin. Terkait hal tersebut KPU Provinsi Bali telah menargetkan partisipasi publik dalam Pemilu Tahun 2024 adalah 83%. Suatu angka yang realistis kalau melihat partisipasi publik di Bali pada Pemilu sebelumnya (Tahun 2019) di atas 80%. Pemilihan Umum selain memilih calon pemimpin dan calon legislatif untuk keberlanjutan pemerintahan, secara esensi juga merupakan proses pembelajaran dan ujian bagi seluruh elemen bangsa seberapa jauh nilai-nilai demokrasi, keanekaragaman telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. 

“Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih adalah swadarma terhadap Negara yang sangat penting guna keberlanjutan pemerintahan, kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya. 

Di akhir sambutannya, Pj.Gubernur menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan suasana kondusif seperti ini sehingga perhelatan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan aman, lancar, dan damai.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan dimana pihaknya telah memastikan seluruh penyelenggara Pemilu tidak main-main dan mengikuti aturan yang ada dan tidak ada tendensi apapun. Pihaknya juga memastikan bahwa logistik pemilu telah siap untuk didistribusikan ke masing-masing desa. 

Ketua KPU Provinsi Bali juga meminta agar mulai besok seluruh atribut kampanye baik spanduk, umbul-umbul atau alat kampanye lainnya agar dibersihkan dan tidak ada pelaksanaan kampanye di luar jadwal. 

Di akhir sambutannya, Ketua KPU Bali juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam mengawal semua kegiatan dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS  sehingga target 83% partisipasi pemilih di tahun ini dapat tercapai dan zero sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

“Dalam demokrasi gesekan dan perbedaan itu pasti ada, tapi semua dilakukan dengan cara cara yang baik sesuai peraturan yang ada, saya harap kita semua damai, demokrasi boleh berbeda tetapi kedamaian yang utama,” pungkasnya. 

Dalam acara yang bertajuk “Harmoni dalam Demokrasi Bali Shanti” turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali, Brigjen TNI Agus M Latief,S.I.P, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Saguna, Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali, tokoh agama, para pengurus partai dan undangan lainnya. Acara juga diisi dengan doa lintas agama serta persembahan “Nyanyian Dharma”.