Subjudul: Dana Hibah Pemilukada Terealisasi 100%, Bali Dapat Apresiasi 

Badung - Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya melaporkan jika realisasi dana hibah untuk KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri dan TNI di Bali sudah terealisasi 100% untuk dukungan kegiatan Pemilukada serentak tahun 2024. Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi ke Kabupaten/Kota se-Bali juga sudah terlaksana secara serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, pada Selasa (30/7).

Adapun rincian dana hibah dari Provinsi menurutnya diberikan kepada KPU Daerah Bali sebesar Rp. 155 miliar, Bawaslu Daerah sebesar Rp. 41 miliar, Polri Rp. 30 miliar dan TNI sebesar Rp. 9 miliar. Sedangkan total rincian dana hibah dari Kabupaten/Kota se-Bali dirincikannya adalah untuk KPU Daerah sebesar Rp. 300 miliar, Bawaslu Daerah sebesar Rp. 80 miliar, Polri sebesar Rp. 68 miliar, TNI sebesar 24 miliar. 

"Kami juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin di Bali telah berjalan aman, lancar dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis," jelasnya.

Hal itu ia katakan bisa dilihat dari tingkat partisipan Pemilu sebesar 83.34% melebihi partisipan nasional sebesar 81,7%. "Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga sangat baik. Indikatornya bisa dilihat dari pemilu yang berjalan aman dan lancar serta memenuhi asas jujur, adil, transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Pj. Mahendra Jaya juga mengatakan penegakan hukum Pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kamu terapkan juga di Pemilukada serentak tahun 2024," tutupnya.

Apresiasi terhadap realisasi hibah oleh Provinsi Bali diapresiasi langsung oleh Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Pemilukada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 oleh 545 Daerah di Indonesia.

Untuk itu, ia pun menekankan akan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan Pemilukada serentak bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai. 

Dalam tahapan Pemilukada 2024, ia juga meminta agar ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku. "Hal itu juga diperlukan agar tidak terjadi permasalahan selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu," jelasnya.

Menkopolhukam juga meminta agar media/pers bisa memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax. Juga berharap masyarakat turut serta membantu terwujudnya Pemilukada yang damai, tertib dan lancar. "Serta turut serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai dengan aturan yang berlaku," tutupnya. 

Acara pada siang itu juga menghadirkan narasumber yaitu Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dengan materi "Perancis Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Narasumber kedua adalah Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dengan bahasan "Kesiapan dan Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Narasumber ketiga adalah Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dengan bahasan Pemetaan dan Strategi Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pembicara berikutnya yaitu ASOPS Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca dengan materi "Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pembicara berikutnya yaitu Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis yang membahas tentang "Kesiapan Bantuan TNI dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara". Dan Pembicara terakhir Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel yang membahas "Ketahanan Siber dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara". Kegiatan diskusi tersebut dimoderatori oleh Tysa Novenny.

Acara ditutup dengan Pembacaan Deklarasi Pilkada Damai oleh semua peserta rakor yang hadir dari berbagai unsur di wilayah Bali Nusra.