Denpasar - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pelaksanaan Program Sekolah Berasrama SMAN/SMKN Khusus Siswa Miskin di Provinsi Bali bersama sejumlah jajaran Kementerian terkait via daring di Ruang Vidcon Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Kamis (Wraspati Paing, Julungwangi), 15 Februari 2024.

Dalam rakor yang dipimpin Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri RI Ir. Restuardy Daud M.Sc, mengemuka perihal Permohonan Persetujuan Melanjutkan Pelaksanaan Program Sekolah Berasrama SMAN/SMKN Khusus Siswa Miskin dari Pemprov Bali. Karena seperti diketahui, program ini sempat terhenti sejak sekira tahun 2022 dengan beberapa alasan diantaranya agar bisa memberikan layanan sistem pembelajaran yang sama bagi seluruh siswa kurang mampu, dan agar dapat memberlakukan kebijakan yang sama di SMAN/SMKN se-Bali tanpa melihat latar belakang siswanya.

Terkait permohonan tersebut, Dirjen Bangda Restuardy Daud mempertanyakan perubahan yang diharapkan Pemprov Bali, apakah akan merubah status sekolah reguler khususnya sekolah Berasrama SMAN/SMKN Bali Mandara ke posisi awal sekira di tahun 2011 dimana sekolah dimaksud menjadi satu yang dikhususkan untuk siswa kurang mampu. Ataukah tetap terdapat dua sekolah, dimana terdapat sekolah reguler dan sekolah yang diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Bali menjelaskan bahwa permohonan untuk kembali melanjutkan program tersebut mengemuka berdasarkan harapan dari sebagian masyarakat Bali khususnya yang kurang mampu dan bahkan tidak berprestasi, agar memiliki kesempatan yang lebih layak dalam memperoleh pendidikan.

"Siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin, dengan taraf kehidupan paling rendah, dan sebelumnya tidak berprestasi, terbukti telah berhasil dicetak menjadi siswa-siswa berprestasi melalui program ini. Mereka tumbuh menjadi pribad -pribadi yang mandiri, dan berhasil memenuhi harapan keluarganya dalam mendukung peningkatan taraf hidup keluarganya. Ini yang menjadi pertimbangan agar program sekolah ini bisa berlanjut," tegas S. M. Mahendra Jaya.

Dirinya pun menjelaskan, saat ini Pemprov Bali telah merencanakan penerimaan kembali siswa SMAN/SMKN Bali Mandara sebanyak 300 orang, yakni masing-masing 150 orang untuk kedua sekolah tersebut. Dengan rencana besar anggaran sekira 20 juta/orang/tahun untuk siswa SMAN Bali Mandara dan 22 juta/orang/tahun bagi siswa SMKN Bali Mandara.

"Kembali kami laporkan  sudah banyak sekali prestasi yang dicapai oleh siswa SMA/SMK Negeri Bali Mandara, baik di tingkat Internasional dan nasional. Demikian juga lulusannya banyak yang sudah diterima di Universitas dalam negeri dan luar negeri dengan beasiswa, kemudian lolos juga ujian kedinasan atau berhasil diterima di BUMN serta perusahaan swasta asing. Sehingga pada akhirnya para alumni SMA negeri dan SMK negeri yang berasal dari keluarga tersebut telah berhasil mengangkat harkat dan martabat keluarganya dan lepas dari jeratan kemiskinan,” imbuhnya memperjelas.

Permohonan ini pun menuai respon positif dan dukungan untuk dilanjutkan dari para peserta rakor, diantaranya Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Ir. Suharti, MA, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian BPN/Bappenas Drs. Amich Alhumami, M.Ed, Ph.D. dan Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian BPN/Bappenas Didik Darmanto, S.Sos., MPA., Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Warsito, SSi., DEA, Ph.D., maupun peserta lainnya.

Seperti diungkapkan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Ir. Suharti, MA, Ph.D., bahwa konteks Sekolah Berasrama yang telah dilaksanakan di Bali bagi siswa miskin sudah sangat tepat. Karena ini sifatnya subsidi, jadi siswa yang lebih berhak ditanggung oleh pemerintah yakni siswa yang  kurang mampu. 

"Tidak seperti yang dilaksanakan oleh salah satu daerah di Indonesia, konsepnya Sekolah Berasrama tetapi diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu. Untuk itu saya sangat mendukung program ini bisa dilanjutkan kembali di Bali," tegasnya mencontohkan.

Rakor tampak pula diikuti Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Wayan Serinah, dan Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.