PRESS RELEASE

INFLASI PROVINSI BALI AGUSTUS 2015 RENDAH DAN TERKENDALI

Denpasar, 2 September 2015

Sesuai pola musiman, tekanan inflasi paska Lebaran dan momen peak season lainnya kembali mereda di bulan Agustus 2015. Pada Agustus 2015 Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm) atau secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 7,05% (yoy), Meskipun demikian, akumulasi inflasi Bali masih cukup rendah, tercatat sebesar 2,08% (ytd), masih tercatat sebagai angka inflasi akumulasi Januari – Agustus (ytd) terendah selama 7 tahun terakhir.

Secara spasial, inflasi terjadi di 2 (dua) kota sampel penghitungan Inflasi di Bali baik di kota Denpasar maupun Singaraja, namun tercatat relatif rendah untuk kedua kota tersebut. Kota Denpasar mencatat inflasi sebesar 0,34% (mtm) atau 6,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,93% (mtm) atau 7,06% (yoy). Dengan demikian inflasi akumulasi di Kota Denpasar tercatat sebesar 2,12% (ytd). Sejalan dengan hal tersebut itu, tekanan inflasi bulanan di Kota Singaraja pada Agustus 2015 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,20% (mtm) atau 8,62% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar 0.87% (mtm) atau 9,24% (yoy). Dengan demikian inflasi akumulasi (Januari s.d. Agustus 2015) Kota Singaraja tercatat sebesar 1,89%(ytd).

Berdasarkan sumber penyebabnya, inflasi yang terjadi di Provinsi Bali disebabkan oleh kelompok volatile foods dan kelompok inti. Tekanan inflasi pada kelompok volatile foods didorong oleh terbatasnya pasokan komoditas pangan yang masuk ke Bali karena adanya kekeringan dari luar wilayah Bali yang berdampak menurunnya pasokan produksi seperti komoditas beras, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga pada kelompok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Sinergitas TPID Provinsi Bali dalam upaya pengendalian inflasi (monitoring SiGapura, pasar murah, operasi pasar, sidak, pengelolaan ekspektasi, dan pemantauan jalur distribusi) mampu menahan laju inflasi bahan makanan sehingga tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Selain itu diskusi intensif dengan BPS sebagai narasumber utama TPID rutin dilakukan dan berjalan efektif.

Seluruh TPID di Provinsi Bali dalam melaksanakan pengendalian inflasi juga berpedoman pada arahan pokok dan umum yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam Rakornas VI TPID 2015 yaitu; (i) wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah, (ii) semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi, (iii) memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, (iv) menggerakan pertanaman cabai di pekarangan rumah, (v) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga, (vi)   TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan, (vii) perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama antar kepala  daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kab./Kota, (viii) Memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembangnya hilirisasi/industrilisasi di daerah, (ix) mempercepat realisasi APBN/APBD secara tepat dan efektif guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta secara konsisten menempuh kebijakan reformasi energi.

Kendati realisasi inflasi pada bulan Agustus 2015 terkendali dengan baik, namunBank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah senantiasa akan tetap memperkuat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi baik jangka pendek maupun menengah,sehingga diharapkan sasaran inflasi yang rendah dan stabil akan bisa dicapai pada akhir tahun 2015.

Denpasar, 2 September 2015

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 

PROVINSI BALI

Dewi Setyowati

   Wakil Ketua