Dorong Pembangunan Bali dalam Satu Kesatuan Wilayah; 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola

BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (12/3).

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Bali tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bali.

"Tujuannya adalah agar Bali dapat kita bangun dan kelola secara bersama-sama dengan sinergi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola," ujar politisi asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut.

Ia menyampaikan bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian Bali telah mengalami kemajuan, bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 mencapai 5,48%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,03%.

Namun, Koster juga mengakui bahwa sebaran pembangunan perekonomian Bali masih belum merata. Pembangunan masih terpusat di wilayah selatan, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagita). Ia menyebutkan bahwa 66% hotel berada di kawasan Sarbagita, begitu pula dengan restoran, di mana 69% di antaranya juga berada di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita menjadi timpang. PAD wilayah Sarbagita mencapai Rp10,9 triliun, sedangkan luar Sarbagita hanya Rp2,3 triliun.

"Ini pekerjaan besar kita. Itulah sebabnya kita rapat bersama supaya kita punya perasaan yang sama, sentimen yang sama, dan emosi yang sama untuk membangun Bali secara bersama-sama ke depan. Jangan kita maju sendiri dan meninggalkan yang lain," jelasnya.

Sementara itu, Koster menyampaikan bahwa beberapa program super prioritas mendesak (PSPM) yang menjadi prioritas pemerintahan Koster-Giri ke depan antara lain penuntasan permasalahan sampah, mengatasi kemacetan, penertiban transportasi dan usaha transportasi pariwisata, penertiban usaha pariwisata, serta penertiban perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan.

Selain itu, melalui pelaksanaan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, Gubernur Koster menyebut terdapat enam bidang program prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Enam bidang tersebut antara lain Bidang Adat, Tradisi, Seni, Budaya, dan Kearifan Lokal; Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial, serta Ketenagakerjaan; Bidang Transformasi Perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali; Bidang Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi; Bidang Lingkungan, Kehutanan, dan Energi; dan Bidang Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Gubernur Bali dua periode tersebut mengajak seluruh kepala daerah di Bali untuk bekerja dengan cepat, proaktif, kreatif, inovatif, serta selalu bersinergi dan solid dalam menyelenggarakan pembangunan Bali. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali lima tahun ke depan, periode 2025–2030, merupakan momentum pertama pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru, 2025–2125.

"Karena itu, tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu pilihan: harus sukses," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali dalam lima tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali hingga 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman.