Badung, Porosinformatif – Guna memetakan dan mengantisipasi dampak Covid 19 terhadap inflasi dan sektor ekonomi secara umum di Kabupaten Badung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung melaksanakan High Level Meeting (HLM) melalui Video Conference pada Kamis, 9 April 2020.

Kegiatan HLM dipimpin oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, selaku Ketua II TPID Kabupaten Badung, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali dan diikuti oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Badung, dan juga Ketua PHRI Kab Badung.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Badung menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh seluruh anggota TPID Kab Badung, untuk mengantisipasi dampak COVID 19.

“Kita harus senantiasa memperkuat diri serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif, baik dalam melakukan upaya penanganan maupun recovery kedepan, sehingga bisa menstabilkan dan memulihkan kondisi kehidupan secara menyeluruh” tegas Wabup Suiasa.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pengendalian inflasi di tengah dampak COVID-19 akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada strategi 4K (Ketersedian pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

“Terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu: senantiasa mewujudkan sinergi dan kegotongroyongan, membangun konektivitas melalui komunikasi yang efektif, dan membuat pertahanan kuat dengan cara : memastikan ketersediaan pasokan masa sekarang dan beberapa bulan kedepan, melakukan pengendalian harga, serta memastikan kelancaran distribusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa mendatang” imbuh Wabup Suiasa.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, Trisno Nugroho, memaparkan terkait kondisi perekonomian terkini di Provinsi Bali termasuk pergerakan harga pangan utama dan komoditas strategis di Kabupaten Badung.

Terkait dengan wabah COVID 19 yang berdampak pada perekonomian Kab Badung, seluruh stakeholders di Badung diharapkan fokus menjaga kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar tetap berjalan aman dan kebutuhan tercukupi, sehingga pemulihan ekonomi kabupaten badung dapat berjalan dengan baik.

“Seluruh masyarakat harus disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. BI Bali akan selalu memberikan dukungan secara penuh pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Badung” tandasnya.

BI Bali juga memberikan rekomendasi kepada TPID Badung diantaranya adalah menyusun neraca bahan makanan (neraca surplus–defisit) sehingga dapat memetakan komoditas mana yang dapat dipenuhi secara mandiri dan mana yang perlu di supply dari luar, diperlukan kerjasama perdagangan antar daerah kab/kota di Bali untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, optimalisasi Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau ozonisasi (untuk penyimpanan bawang dan cabai) pada saat panen raya.

Dari hasil diskusi, ketersediaan pangan beras di Kabupaten Badung masih mencukupi hingga bulan Desember 2020 mendatang, mengingat saat ini Kabupaten Badung tengah panen raya dengan hasil yang cukup baik.

Untuk mendukung ketahanan pangan lokal ditengah pandemi COVID 19 ini, TPID Kab Badung menghimbau kepada Perpadi dan penyosoh agar tidak menjual gabah/padi ke luar Kabupaten Badung. Selain itu, petani dihimbau pula agar hasil panen padi tidak seluruhnya dijual, namun juga disimpan sebagai cadangan pangan keluarga.

Lebih lanjut, OPD terkait juga berkomitmen terus membuat kajian dan menerapkan teknologi dalam industri pertanian, perkebunan, maupun perikanan, sehingga dapat meningkatkan produksi maupun produktifitas.

Menutup rapat, Wakil Bupati Suiasa berharap, seluruh pihak terkait agar selalu siap memberikan dukungan, bergerak bersama dan saling membantu untuk pengendalian harga dan menjaga perekonomian untuk kesejahteraan bersama. (Tim)