Saat ini sedang berlangsung finalisasi Rancangan Akhir RKPD baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinkronisasi dan koordinasi ini merupakan bagian untuk menajamkan dokumen tersebut khususnya terkait target-target makro. Secara holistik, dalam konsep ‘one island one management’ target makro kabupaten/kota harus sinergis dan mendukung pencapaian target makro provinsi. Hal tersebut menjadi penekanan Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, bertempat di Hotel Bali Mandira Legian, Rabu, 18 Mei 2022.

Lebih lanjut Ika Putra mengingatkan, tahun 2023 merupakan tahun berakhirnya RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Hal ini berarti semua target yang telah ditetapkan dalam RPJMD harus mampu tercapai. “Kita wajib mengingat bahwa tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD kita. Artinya, seluruh target akhir RPJMD harus bisa diwujudkan di tahun 2023. Ini tantangan besar bagi kita,” ucapnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat Bali terpuruk serta adanya peraturan-peraturan baru menyebabkan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dilakukan perubahan, yang di dalamnya termasuk perubahan target-target. Target-target ini lah yang harus tercapai di tahun 2023 nanti.

Ika Putra menyampaikan, tema RKP Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Selaras dengan tema RKP, Pemprov Bali menetapkan tema RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 adalah “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ida Bagus Anom dalam laporannya menjelaskan, dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan sinergi pusat dan daerah yang didukung dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian  dan evaluasi pembangunan. Sinergi ini diterjemahkan dalam dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, diwujudkan dengan adanya keselarasan rumusan tema, prioritas, proyeksi makro ekonomi, dan arah kebijakan serta program pembangunan yang bersinergi dan sejalan.

Rapat sinkronisasi dan koordinasi bertujuan menyampaikan RKP Tahun 2023 yang meliputi tema, prioritas dan arah kebijakan serta target makro ekonomi nasional, target makro ekonomi provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, sebagai pedoman penyelarasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan khususnya tahun 2023, dan membahas penyelarasan target makro ekonomi, tema, prioritas, dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2023 antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali.

Hadir sebagai narasumber Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas RI yang diwakili Rufita Hasanah, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang mewakili Yoppi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Bali dan BPS Provinsi Bali, dan diikuti Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali, Kelompok Ahli Pembangunan, serta akademisi dan praktisi.