Usulan Program Padat Karya Senilai Rp. 260,7 Miliar Mendapat Respon Cepat

Usulan Program Padat Karya yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster senilai Rp. 260,7 Miliar mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Usulan yang baru diajukan 20 Maret 2021 lalu dibahas  intensif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menggelar rapat koordinasi secara daring melibatkan Pemprov Bali, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) dan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kemenparekraf, Kemenkeu dan Kemendagri. Rakor virtual yang dilaksanakan Rabu (24/3/2021) malam diikuti Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Sekda Dewa Made Indra dari Ruang Press Room Kantor Gubernur Bali.

Dalam pertemuan itu terungkap, Bali mengusulkan dana padat karya senilai Rp. 260,7 miliar untuk empat program yaitu perbaikan 177 desa wisata di seluruh Bali senilai Rp. 70,1 miliar, pembangunan transportasi lingkar di Ubud senilai Rp. 106,2 miliar, revitalisasi kawasan pariwisata Sanur senilai Rp. 63,8 miliar dan pembangunan pelabuhan terapung (floating jetty) di Kabupaten Karangasem senilai Rp. 20 miliar.

Dalam kata pengantarnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa program padat karya yang diusulkan Gubernur Bali mendapat perhatian serius dan langsung dibahas dalam rapat teknis mingguan Komite  PC-PEN. “Ini usulan yang paling cepat direspon, sebelumnya belum pernah secepat ini,” ucapnya.  Ia menyebut, pada prinsipnya Menko Perekonomian yang juga selaku Ketua Komite PC-PEN mendukung usulan yang diajukan Gubernur Bali. Hanya saja, Menko Perekonomian mengarahkan agar program tersebut mengoptimalkan alokasi anggaran di kementerian terkait melalui pola refocusing atau realokasi.

Sependapat dengan Susiwijono, Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede memberi gambaran pemetaan refocusing dan realokasi anggaran kementerian yang bisa dilakukan untuk memenuhi usulan Bali. “Misalnya untuk perbaikan desa wisata, refocusing dan realokasi bisa dilakukan pada dana desa, DAK Fisik atau anggaran Kemenparekraf. Sedangkan untuk usulan transportasi lingkar Ubud, revitalisasi kawasan wisata Sanur dan pembangunan floating jetty, realokasi bisa dilakukan pada anggaran PUPR, DAK Fisik, Kemenparekraf dan Kementerian Perhubungan,” urainya.

Ditambahkan olehnya, program padat karya usulan Bali bisa menjadi pilot project bagi jajaran kementerian agar melakukan harmonisasi program dengan kebutuhan daerah yang bersifat dinamis di tengah pandemi.

Wagub Cok Ace menyampaikan terima kasih atas respon cepat pemerintah pusat terhadap apa yang diusulkan Pemprov Bali. Ia lantas mengurai sejumlah spirit yang mendasari usulan tersebut antara lain perekonomian Bali yang mengalami kontraksi luar biasa akibat pendemi Covid-19. Kontraksi ekonomi ini menimbulkan sejumlah dampak antara lain meningkatnya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. “Program padat karya ini kami harapkan dapat membuka ruang untuk bekerja sehingga daya beli masyarakat akan meningkat,” ujarnya. Sedangkan usulan transportasi lingkar Ubud dan revitalisasi wisata Sanur berkaitan dengan ditetapkannya dua kawasan tersebut sebagai zona hijau yang nantinya siap dibuka untuk wisatawan. Untuk usulan pelabuhan terapung di Pelabuhan Amed, hal itu didasari oleh kebutuhan mendesak karena tingginya mobilitas ke kawasan wisata Gili Lombok. Wagub Cok Ace sangat berharap usulan proyek padat karya ini bisa mendapat alokasi anggaran dari kementerian terkait.

Seluruh kementerian yang mengikuti Rakor mendukung upaya pemulihan Bali melalui usulan proyek padat karya ini. Hanya saja, dukungan pendanaan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait realokasi dan refocusing yang bisa dilakukan. Guna mempermudah pembahasan, Pemprov Bali diminta menyampaikan usulan secara lebih detail dan terperinci.