JAKARTA – Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Bali dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Uji publik tahun ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Bali, Gede Pramana, hadir mewakili pimpinan tertinggi badan publik untuk memaparkan strategi, kebijakan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat keterbukaan informasi. 

Dihadapan Panelis yang terdiri dari Praktisi Komunikasi Publik Prof. Gun Gun Heryanto, Akademisi Ibu Desiana Samosir dan Ibu Rini Purwandari panelis internal dari Komisi Informasi Pusat. “Keterbukaan informasi adalah instrumen utama demokrasi, bukan beban tambahan bagi birokrasi. Karena itu, saya memastikan PPID tidak bekerja sendirian, tetapi mendapatkan dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya. 

Dalam paparannya, Gede Pramana turut menjelaskan strategi transformasi digital yang menjadi salah satu pengungkit utama pelayanan informasi publik di Bali. Pengembangan Bali Digital Hub yang terintegrasi dengan Bali Satu Data dan Kantor Virtual Publik menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terhubung, efektif, dan mudah diakses.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pengejawantahan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni memadukan pemanfaatan teknologi modern dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, predikat Informatif bukanlah tujuan akhir, melainkan pengingat untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang terbuka, pelayanan yang berkualitas, dan pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.