Selasa, 24 Mei 2022. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera,SH.,MH. membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar.

Kegiatan bertujuan Untuk menilai perkembangan demokrasi pada tingkat Provinsi di Bali, Membangun pemahaman masyarakat mengenai berbagai mekanisme demokrasi yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan publik, Meningkatkan partisipasi politik masyarakat/warga negara, Meningkatkan responsivitas penyelenggara negara terhadap aspirasi masyarakat, Menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Provinsi  di Indonesia, Membantu perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi, Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak atau kurang berkembang sehingga perlu penanganan prioritas, Pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sehingga dapat mengambil langkah- langkah untuk memperbaiki kinerja Provinsi di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, meyampaikan “IDI memberikan gambaran bagaimana tingkat perkembangan demokrasi ataupun politik di seluruh provinsi di Indonesia,” angka IDI Bali masih masuk dalam kategori sedang, berada pada peringkat 8 secara nasional dan masih berada di atas capaian IDI nasional.

sedangkan Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali, Dr. Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, MSi, menyampaikan dengan data IDI kita tidak bisa berkelit atau misalnya mengaku diri sudah demokratis jika data yang muncul ternyata bertolak belakang. “Yang dinilai dalam indeks demokrasi tidak saja aspek prosedur demokrasi tetapi juga bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, perilaku demokrasi, dan adab bernegara,” Dia menekankan, adab berdemokrasi penting dibangun di masyarakat, untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat.

Metode Pengumpulan Data IDI tetap mengunakan triangulasi yaitu mengkombinasikan antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi (Cross Validate) data yang di dapat dengan metode lain.   Melalui IDI, keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan secara jelas. Misalnya pada indikator dimana sebuah provinsi berada pada tingkat kondisi yang baik, sedang, atau buruk.

IDI dirancang untuk menangkap denyut nadi demokrasi provinsi dalam tahun yang diukur. Indikator-indikatornya dimaksudkan untuk menangkap demokrasi sebagaimana tercermin pada kejadian sehari-hari. Sebagai denyut nadi, capaian provinsi dalam IDI bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya “peristiwa-peristiwa” yang sesuai dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi. Pada akhirnya tentu yang dituju adalah demokrasi yang tak terhindar dari fluktuasi karena riak-riak kehidupan sosial politik sehari-hari, namun fluktuasi ini adalah fluktuasi kecil dalam kategori capaian yang baik untuk semua aspek.

Prinsip Dasar IDI :

1.  IDI hanya mengukur Demokrasi Politik;

2.  IDI hanya Mengindikasikan Perkembangan demokrasi di tingkat provinsi;

3.  IDI mengukur perkembangan demokrasi dari dua sisi:  peran  negara (pemerintah) dan masyarakat;

4.  IDI bukan tujuan akhir tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir melalui pemanfaatan indeks yang telah dihasilkan.

turut hadir dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Bali; Danrem 163/Wirasatya; Direktur Intelkam Polda Bali; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali; Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Bali; Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Bali; Ketua  Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia; Ketua BEM Universitas Udayana (UNUD); Ketua BEM Universitas Warmadewa (UNWAR); Ketua BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI); Pimpinan Redaksi Nusa Bali; serta Kepala LKBN Antara Biro Bali.