×

HUT ke-66 Provinsi Bali; Mahendra Jaya Berikan Hormat dan Penghargaan kepada Para Pendiri, Pejuang, dan Pemimpin Bali

Kamis, 15 Agustus 2024 pukul 13.04 (1 bulan yang lalu) | Oleh NPS

 

Subjudul: Mahendra Jaya Ajak Masyarakat Ngrombo Bersama Wujudkan Kesejahteraan Bali

 

Denpasar - Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memberikan hormat, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendiri, pejuang, dan pemimpin Bali terdahulu yang telah mengantarkan Bali ke tingkat yang lebih baik seperti saat ini.

 

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali yang telah berperan aktif, bahu-membahu ‘Ngrombo’ berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia secara Sakala-Niskala, memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Bali,” katanya saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali di ruang sidang utama Gedung DPRD Bali pada Rabu (14/8) siang.

 

Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Provinsi Bali kini genap berusia 66 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama-sama Pemerintah Kota/Kabupaten, segenap civitas akademika, dunia usaha dan industri, rohaniawan, tokoh adat, seniman, budayawan, media, serta berbagai komponen masyarakat Bali telah berhasil membangun tatanan pemerintahan yang baik dengan berbagai pencapaian prestasi.

 

“Situasi Bali secara umum shanti dan sangat kondusif, kesejahteraan rakyat, terutama kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, dan papan telah tertangani dengan baik sehingga dapat menekan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan prevalensi stunting,” kata birokrat asal Desa Temesi tersebut.

 

Melalui kolaborasi semua pihak, kinerja pembangunan Provinsi Bali secara umum lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali terus bertumbuh, di mana pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,98% dan pada triwulan II sebesar 5,36%. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus meningkat, di mana pada triwulan II tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 74,77 triliun. Sementara itu, total investasi di Bali juga terus meningkat, bahkan total investasi pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai Rp 17,998 triliun, atau melampaui target total investasi tahun 2024 sebesar Rp 16,23 triliun.

 

Selain itu, persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem di Bali terus berkurang. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali mencapai 4%, sedangkan persentase kemiskinan ekstrem hanya sebesar 0,19%. Tingkat pengangguran terbuka terus berkurang, di mana tahun 2024 tercatat sebesar 1,87%, dengan Indeks Gini Ratio mencapai 0,361 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali meningkat menjadi 77,10.

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, stunting, dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya melalui ‘Ngrombo’, melaksanakan Bantuan Sosial bersama organisasi kemasyarakatan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta pengoptimalan CSR dengan pembentukan forum TJSL. Pemerintah Provinsi Bali juga membentuk Satuan Polisi Pamong Praja khusus pariwisata untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemprov Bali melakukan berbagai cara (multi-solution), terutama mendorong pemilahan sampah, penanganan sampah berbasis sumber, optimalisasi penanganan sampah di TPS3R dan TPST, serta merencanakan penggunaan teknologi incinerator.

 

Terkait kemacetan, Ia telah menugaskan perusahaan daerah untuk bekerja sama dengan mitra strategis (investor club) untuk membangun dan mengembangkan koridor transportasi massal berbasis kereta (Bali Urban Rail and Associated Facilities) sebagai model baru pembiayaan pembangunan agar tidak membebani APBN dan APBD. Untuk mengatasi masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan daya tampung dan kearifan lokal, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Provinsi Bali. Sementara itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal Bali, Pemerintah Provinsi Bali mendorong sertifikasi produk dan "telling story" atau pemberian informasi pada produk tersebut.