Gender merupakan salah satu dari empat arus utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan disebabkan gender berpengaruh besar pada seluruh aspek kehidupan manusia. Tiga arus utama lainnya adalah SDGs, modal sosial dan budaya dan transformasi digital. Oleh karena begitu berpengaruhnya gender, maka Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah yang merupakan salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan daerah, harus disusun dengan sungguh-sungguh, cermat dan matang  memperhatikan kesetaraan gender. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra ketika memberikan arahan pada acara pembukaan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali yang Responsif Gender Tahun 2025 bertempat di Swiss-Belresort Watu Jimbar, Sanur, Kamis, 4 April 2024.

Oleh karena pengaruhnya yang sangat luas, Wiasthana Ika Putra mengajak seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali wajib mewarnai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab, tugas pokok dan fungsinya. “Keempat mainstream inilah yang harus mewarnai perencanaan kita.,” tanda Ika Putra.

Lebih lanjut Ika Putra mengemukakan bahwa  ke depan, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali harus mengarusutamakan gender dan kaum yang termarjinalkan. Artinya, perencanaan pembangunan ke depan bukan hanya menjangkau perempuan yang sehat, juga mencakup perempuan lansia, perempuan penyandang disabilitas dan anak anak. 

Responsif gender, tandas Ika Putra,  tidak hanya diajak rembug dalam suatu pertemuan, juga harus diajak terlibat secara aktif dalam seluruh aspek pembangunan dan pelibatannya harus menyeluruh (inklusif). Tidak hanya melibatkan kelompok, pihak atau golongan perempuan tertentu. 

Jika hal itu dapat dilaksanakan, maka perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan sudah bisa dianggap memenuhi indikasi sebagai pembangunan yang  berkelanjutan sekaligus inklusi (melibatkan semuanya).  

Hasil yang ditargetkan dari lokakarya ini adalah tersusunnya 36 draft RKA yang responsif gender dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Bali. Draft RKA tersebut akan dibahas dalam Musrenbang Pemprov Bali 2025 untuk lebih lanjut diproses menjadi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Provinsi Bali tahun anggaran 2025. (Dewa Rai Anom - Prahum).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ika Putra minta, seluruh peserta lokakarya utusan perangkat daerah agar sungguh-sungguh, cermat dan matang dalam menyusun draft RKA. Draft RKA yang diusulkan agar benar-benar berkualitas sehingga mampu mengangkat indikator kinerja responsif gender Bali. 

Lokakarya ini merupakan kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam program SIAP-SIAGA. Lokakarya berlangsung selama dua hari yakni pada hari ini, Kamis 4 April 2024 sampai dengan besok, Jumat, 4-5 April 2024. Peserta lokakarya terdiri dari utusan Tim SIAP-SIAGA Indonesia, utusan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Bali dengan narasumber berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dan Kabid PPM Bappeda Provinsi Bali.