Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Muhhamad Tito Karnavian mendorong sinergitas pemeritah pusat hingga daerah dalam penanganan konflik sosial. Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat menutup Rapat Kerja Tematik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara offline dengan peserta terbatas di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (1/4/2021). Kegiatan tersebut juga diikuti Gubernur se-Indonesia secara virtual dari daerah  masing-masing dan Gubernur Bali yang diwakili Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengikuti dari Ruang Press Room, Kantor Gubernur Bali.

Lebih jauh dalam arahannya Mendagri mengingatkan kalau penanganan konflik sosial bukan tugas yang ringan. Penanganan konflik sosial masih terkendala mindset yang mengganggap konflik sosial sebagai suatu yang taken for granted, diterima begitu saja. “Hingga saat ini mindset sebagian masyarakat masih seperti itu sehingga baru bereaksi setelah terjadi konflik,” ujarnya. Selain itu, pasca reformasi ada kegamangan tentang siapa yang berwenang dalam penanganan konflik sosial. Terkait dengan kegamangan ini, Tito Karnavian mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab penanganan konflik sosial ada di tangan kepala daerah melaui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Ia mengingatkan agar kepala daerah tak ragu mengalokasikan anggaran untuk penanganan konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan. Ibarat penyakit, Mendagri menyebut lebih baik mencegah ketimbang mengobati. 

Masih dalam arahannya, Mantan Kapolri ini menyebut pentingnya manajemen yang baik dalam penanganan konflik sosial di daerah. “Ingat, program pembangunan tak akan terlaksana dengan baik jika terjadi konflik sosial. Kalau konflik sudah sampai meletus dan saling menghancurkan, jangan harap program pembangunan bisa berjalan,” imbuhnya. Oleh karena itu, ia minta daerah yang belum memiliki Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial segera membentuknya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menyampaikan terima kasih karena daerahnya terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor tematik Kemendagri. Ia berharap, pertemuan ini menjadi penyemangat bagi seluruh kepala daerah beserta jajaran untuk melakukan upaya mitigasi konflik sosial di daerah masing-masing. Sependapat dengan Mendagri, ia menyebut lebih baik memelihara kesehatan sebelum sakit. “Artinya, kita optimalkan mitigasi untuk mencegah timbulnya potensi konflik sosial,” terangnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr.Drs. Bahtiar, M.Si selaku ketua panitia rakor tematik mohon dukungan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial.