Ny Putri Koster Minta Kader PKK  Akselerasi Vaksinasi Covid 19 Bagi Difabel Denpasar - Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster meminta seluruh kader PKK mulai tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa bersinergi dan bergotong-royong mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid 19 bagi kaum disabilitas. 

Hal itu terungkap saat Ny. Putri Koster memimpin Rapat Koordinasi Vaksinasi Disabilitas diselenggarakan secara Virtual dari Ruang Kerja Ketua TP PKK Provinsi Bali, Jayasaba, Denpasar, Senin (23/8). 

Ny. Putri koster akrab disapa Bunda Putri ini menyebutkan bahwa Pemprov Bali mendapatkan bantuan vaksin Covid-19  jenis  Sinopharm dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) khsusus diperuntukan untuk penyandang disabilitas serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  yang telah berusia 18 tahun ke atas dan belum mendapatkan vaksinasi.  

Untuk mensukseskan pelaksanaan  vaksinasi yang dicanangkan pada awal September mendatang diperlukan sinergitas semua OPD terkait serta seluruh kader PKK secara terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa,  baik itu dalam pengumpulan data maupun teknis atau skema  pelaksanaannya. 

Kader PKK di tingkat desa diharapkan memastikan para penyandang disabilitas yang belum divaksin di wilayahnya masing masing untuk mendapatkan vaksin serta memfasilitasi  (penjemputan dan pengantaran ) ke lokasi vaksin serta mengantar kembali ke rumah masing masing. 

Tidak hanya itu, kader PKK juga diminta bergotong-royong memberikan konsumsi kepada para peserta vaksin. Demikian pula halnya dengan TP PKK di tingkat kabupaten /kota untuk memonitor persiapan dan pelaksanaan vaksinasi serta secara gotong-royong menyiapkan konsumsi bagi petugas vaksin selama pelaksanaan vaksinasi berlangsung di kabupaten/kota masing-masing. 

“Vaksinasi ini akan dilakukan dua kali, suntikan pertama di tanggal 2-4 September dan suntikan kedua setelah 21 hari dari penyuntikan pertama. PKK harus bergerak cepat membantu pemerintah. Kerjasama, sinergitas dan gotong royong yang baik antar komponen akan mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini. Mari kita lakukan hal yang kecil, dengan cinta yang besar sehingga manfaatnya benar benar dirasakan oleh masyarakat,“ jelasnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina  di mana berdasarkan data yang diperoleh  di Provinsi Bali terdapat sekitar 12 086 penduduk penyandang disabilitas dan sekitar 10 703 atau (88,56%) berusia 18 tahun ke atas. Jumlah ini yang akan menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi Sinopharm . 

Untuk itu pihaknya meminta agar Kepala Desa beserta dengan TP PKK untuk melakukan kembali penyisiran terhadap warganya yang menyandang disabilitas dan memenuhi syarat untuk divaksin. Data yang masuk sangatlah penting untuk skema pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu data juga penting untuk mengecek status kependudukan dari penyandang disabilitas apakah sudah memilki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum. NIK berperan sangat penting tidak hanya untuk pendataan diri saat vaksinasi dan sertifikat vaksin, lebih dari itu NIK sangat penting untuk penyaluran bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. 

“Difabel baik yang sudah memilki NIK maupun belum tetap kita data untuk mendapatkan vaksin, termasuk satu pendamping difabel kalau belum di vaksin juga mendapatkan vaksin Sinopharm. Saat pelaksanaan vaksinasi juga akan disalurkan  bantuan sembako dari pemerintah kepada para penyandang disabilitas . Untuk itu data sangat penting,  pastikan  tidak ada yang tercecer dan vaksin yang kita terima dapat tersalurkan sepenuhnya tepat waktu dan sasaran, “ jelasnya. 

Rapat koordinasi melalui virtual ini  diikuti sekitar 500 peserta dari TP PKK  Provinsi serta Kabupaten/kota seluruh Bali. Rapat juga  dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Susilo serta OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Bali.