Denpasar (Bisnis Bali)

  Sopir angkutan tidak mampu menurunkan tarif terkait dengan penurunan bahan bakar minyah (BBM) dikarenakan sepi penumpang. Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk memakai angkutan umum sehingga perlu diadakan penataan. Hal ini dikemukakan Kepala Organda Bali I Ketut Eddy Dharma Putra saat ditemui gedung Merdeka, Kamis (14/3) kemarin. “Angkutan umum ditata kembali,” ujarnya.

  Mahalnya tarif angkutan dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi, katanya, menjadi salah satu alasan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Penyebab lainnya berupa kekurangan jaringan angkutan. “Trayek utama, cabang dan ranting  seharusnya bisa bersinergi untuk membangun kembali jaringan angkutan. Hal ini yang harus diperhatikan agar trayek angkutan bisa menjangkau semua daerah,” katanya.

  Selain itu, dia juga mengatakan perlu ditata kembali masalah waktu keberangkatan dari semua angkutan.

  “Terkait dengan itu, pemerintah provinsi sudah memberlakukan Trans Serbagita untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selanjutnya pemerintah kota dan kabupaten harus mengikuti supaya semua bisa bersinergi,” katanya. Seperti diketahui, saat ini jumlah angkutan umum hanya 3persen dengan 2persen angkutan barang dan 1persen angkutan penumpang. Jumlah kendaraan pribadi sendiri mencapai 97 persen. Hal ini yang akan memicu kepadatan serta kemacetan jalan-jalan yang ada di Bali. Menurut data yang dihimpun oleh Organ Bali pada 2015, terdapat 3.214.709 kendaraan pribadi. Jumlah total kendaraan yang ada di Bali termasuk angkutan umum tercatat 3.304.057 kendaraan.

  Pertumbuhan kendaraan di Bali Tidak dibarengi dengan jumlah penambahan infrastruktur jalan, sehingga hal ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Eddy mengatakan, jika angkutan umum bisa dimaksimalkan, kemacetan yang ada di Bali akan bisa teratasi.

  Menurutnya, perlu kerjasama dari pemerintah baik provinsi ataupun kabupaten untuk bersinergi bersama dalam hal jaringan trayek angkutan. Selain itu, pihaknya mengaku akan memperjuangkan, yang mungkin dari subsidi bahan bakar kendaraan ataupun pajak kendaraan sehingga dapat menekan biaya operasional angkutan.

Sumber : Bisnis Bali