Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Bali tengah berupaya mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, terkoneksi dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Bali, Selasa, 23 Agustus 2022, berharap Satu Data Indonesia di Bali menjadi yang terdepan di Indonesia. SDI ini menjadi salah satu indikator Indeks SPBE dan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. “Artinya aspek akuntabilitas kita ditentukan juga dari SDI ini,” ucap Ika Putra. 

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti SDI juga menjadi salah satu kinerja dari perangkat daerah baik di Pemprov Bali maupun di kabupaten/kota. “Akuntabilitas kita yang diwujudkan oleh data yang menjadi produk kinerja kita, apabila data kita sudah bisa diakses oleh publik, maka pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini. Dan ini menjadi bagian dari tugas kita. Mari kita tunjukkan kinerja perangkat daerah dengan menyempurnakan dan melengkapi SDI ini,” jelasnya.

Kaitannya dengan dokumen perencanaan, dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Bali pada 2023 nanti, Pemprov Bali melalui Bappeda Provinsi Bali akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD yang disusun wajib menggunakan data dari SDI dan kemudian untuk tahun 2024 ketika menyusun RPJMD juga menggunakan data dari Satu Data Indonesia Provinsi Bali. Untuk itu Ika Putra mendorong SDI ini dalam waktu singkat harus lengkap dan eksis serta selalu update data dari masing-masing produsen data.

Ika Putra mengajak berkomitmen bahwa menjadi tugas bersama untuk membangun Satu Data Indonesia. Diharapkan dalam jangka pendek, saat Presidensi G20 di bulan November, Satu Data Indonesia Provinsi Bali akan berprogres. Para delegasi G20 dapat mengakses SDI Provinsi Bali, dan mendapatkan data yang lengkap dalam rangka mewujudkan aspek akuntabilitas dan pelayanan prima di masyarakat.

Sub Koordinator Unit Substansi Data dan Informasi, Enni Nazlatilhuda melaporkan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Bali dilaksanakan selama dua hari, Selasa-Rabu, 23-24 Agustus 2022, bertempat di The Jayakarta Bali Resorts & Spa, Legian, Badung, dengan agenda membahas Penentuan Daftar Data Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Selaku narasumber Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Hari Dwi Korianto, dengan materi Penentuan Daftar Data Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Kepala Bidang Statistik Diskominfos Provinsi Bali, I Dewa Ketut Rai Rustina membawakan materi Tata Cara Pemilihan Data untuk Daftar Data Tingkat Provinsi. Sedangkan Prakom Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan membawakan materi Penyusunan Daftar Data.