Denpasar, 21 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Bali melalui UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop Manajemen Penugasan Terintegrasi yang dihadiri perwakilan perangkat daerah terpilih sebagai bagian dari proyek percontohan (piloting). Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat UPTD PILD Diskominfos Bali dan bertujuan untuk mengenalkan sistem digital terbaru dalam pengelolaan penugasan pegawai yang terintegrasi dengan sistem absensi.
Kegiatan dibuka oleh Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana, S.Kom., SE., M.Si., yang dalam sambutannya menyampaikan urgensi pengembangan sistem ini untuk menanggulangi berbagai persoalan administratif yang kerap terjadi di lapangan.
“Selama ini kami temukan banyak kasus pegawai lupa unggah surat tugas ke sistem absensi, hingga akhirnya statusnya menjadi alpha dan berdampak pada tunjangan kinerja. Bahkan tak jarang ditemukan pengajuan dinas tanpa bukti dukung. Sistem ini hadir sebagai solusi konkret untuk mencegah tumpang tindih dan ketidaktertiban administratif,” ujarnya.
Dalam sesi sosialisasi, Kasubag Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital, Anak Agung Ayu Mas Suryaningrat, menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkan adalah fitur Manajemen Penugasan Terintegrasi dalam aplikasi Kantor Virtual. Dengan fitur ini, penyusunan, validasi, dan tanda tangan surat tugas dilakukan sepenuhnya secara digital. Surat tugas yang telah disetujui secara elektronik (TTE) oleh pimpinan akan otomatis tercatat sebagai penugasan dalam sistem absensi pegawai, tanpa memerlukan input ulang.
“Sistem ini memudahkan atasan dalam melakukan assign penugasan secara tertib, dari pengajuan di Kanvir hingga otomatis terinput ke absensi. Jadi tidak ada lagi ruang untuk manipulasi atau kelalaian administratif,” jelasnya.
Melalui sesi demo yang interaktif, peserta diperlihatkan alur penyusunan surat tugas mulai dari pembuatan draft oleh operator, verifikasi oleh atasan, hingga tanda tangan elektronik oleh pimpinan. Peserta juga dapat melihat bagaimana surat tugas yang telah ditandatangani otomatis muncul di dashboard absensi operator serta tampilan status dinas di aplikasi absensi pegawai.
Selanjutnya, peserta melakukan uji coba langsung (user testing) terhadap fitur yang telah dikembangkan. Pengujian ini mencakup simulasi penyusunan dan verifikasi surat tugas, serta pemantauan keterhubungan dengan sistem absensi. Umpan balik dari peserta dikumpulkan secara digital dan akan dirangkum serta dilampirkan dalam surat tindak lanjut untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat segera mengadopsi sistem Manajemen Penugasan Terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola birokrasi yang lebih modern dan responsif. Dengan digitalisasi proses penugasan yang menyeluruh—mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga integrasi otomatis dengan absensi—upaya menciptakan birokrasi yang tertib, transparan, dan efisien bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi praktik nyata.