DENPASAR - Untuk mematangkan persiapan Ground Breaking Pembangunan Tahap I Koridor Proyek Bali Subway yang direncanakan pada September mendatang, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Made Mahendra Jaya, menggelar rapat koordinasi “kick-off” dengan para pemangku kepentingan. Rapat ini bertujuan untuk membahas teknis pelaksanaan acara Ground Breaking dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Gajah-Jayasabha pada Selasa (6/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). PJ Gubernur menegaskan bahwa proyek kereta bawah tanah Bali Urban Rail sangat dinantikan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata Bali untuk mengatasi kemacetan. 

Untuk mempercepat proses, PJ Gubernur bersama tim menyepakati pembentukan Tim Teknis yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Tim ini akan fokus pada pembahasan teknis terkait peraturan dan perjanjian guna memastikan kelancaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PJ Gubernur juga menginstruksikan Tim Teknis untuk menyusun daftar periksa dokumen penting guna memberikan kepastian hukum dan memastikan kelancaran tahapan proyek Subway Bali. Diharapkan penandatanganan Master Agreement dapat dilakukan pada bulan Agustus dan Upacara Ngeruak pada bulan September di Kuta-Badung.

“Saya harap proyek pembangunan koridor yang dilaksanakan secara business to business ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Bali, sehingga proyek ini berjalan lancar. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi pariwisata Bali dan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan,” ujar PJ Gubernur.