JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, sekaligus peluncuran E-Katalog versi 6.0. Acara ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).

DIPA dan TKD Tahun 2025 disusun sejak April 2024 dengan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024 disahkan pada akhir September, tepat saat masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2025 melibatkan komunikasi dengan Presiden terpilih untuk memastikan program prioritasnya terakomodasi. APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan geoekonomi global yang dinamis, yang dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5% sejak 2022 hingga 2024, sementara inflasi terakhir tercatat sebesar 1,55%, salah satu yang terendah di dunia. “Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan,”  ujarnya.

APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan total belanja Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun.

Beberapa prioritas dalam APBN 2025 meliputi alokasi Rp724,3 triliun untuk pendidikan, Rp218,5 triliun untuk kesehatan, Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp144,6 triliun untuk ketahanan pangan. Presiden Prabowo juga menetapkan anggaran Rp71 triliun untuk program makanan bergizi yang akan meningkatkan perekonomian desa melalui suplai kebutuhan makan siang bergizi.

Penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD Tahun 2025 dilakukan secara elektronik, sehingga tidak ada lagi penyerahan buku fisik; data anggaran dapat dipindai dari perangkat elektronik masing-masing kementerian/lembaga. 

Setelah penyerahan DIPA dan alokasi TKD kepada para menteri dan kepala daerah, Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, meluncurkan E-Katalog versi 6.0 yang diharapkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2025 dan akan dilakukan business matching.