Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Dewa Putu Mantera,SH.,MH. yang baru dilantik pada tanggal 7 Januari 2022 langsung tancap gas di awal Tahun 2022. Bertempat di ruang rapat Badan Kesbangpol Provinsi Bali pada hari Rabu 12 Januari 2022 dilaksanakan acara rapat sinkronisasi program kerja dan kegiatan tahun 2022, Badan Kesbangpol Provinsi Bali dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Bali. Dalam suasana kebersamaan yang hangat dan santai, Dewa Putu Mantera yang didampingi Ibu Sekretaris Ni Wayan Asrini pada kesempatan ini mengingatkan berbagai arah kebijakan program kegiatan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyongsong Pilkada Serentak 2024 agar didorong terus untuk memantapkan sinergi dan kebersamaan dalam rencana tindak kedepan.

Sesuai surat undangan Nomor : B.16.005/104/SET/BKBP, tertanggal 7 Januari 2022. kegiatan Rakor ini dihadiri : I Wayan Sutapa (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem); I Wayan Sarba (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tabanan); Umi Larasaty (Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Badung); 3 Kepala Bidang dari Kabupaten Buleleng; Gusti Nyoman Sudiatmika (Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jembrana) dan I Wayan Witawan (Sekretaris Badan Kesbangpol Denpasar); sedangkan 3 Kabupaten Klungkung, Gianyar dan Bangli tidak bisa hadir karena ada tugas lain yang mendesak.

Dalam kesempatan ini Dewa Mantera terus menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara Badan Kesbangpol Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Bali khususnya dalam pelaksanaan bidang tugas yang menjadi Core Bisnis Badan Kesbangpol. Setidaknya ada 10 butir-butir penekanannya meliputi:

Pertama Sinergi program kegiatan Kesbangpol menyongsong Pilkada Serentak 2024 agar terus dimantapkan;

Kedua Kerjasama Kesbangpol se Bali dalam berbagai urusan dan kegiatan senantiasa terus dibangun kebersamaan;

Ketiga Laporan pemantauan situasi politik di daerah sesuai Permendagri Nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah agar ini difungsikan lagi pelaporan secara berjenjang per tiga bulan melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah. Untuk memastikan potensi potensi konflik sekaligus dapat menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan dan kenyamanan di Bali;

Keempat Buat posko Intel dan dioptimalkan fungsinya, posko Intel ini sangat penting khususnya menjadi tempat untuk menjaring informasi penting dari berbagai pihak, yang terpenting keberadaan posko bisa memberikan kenyamanan;

Kelima Pemetaan penanganan konflik sosial perlu dilakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan konflik seperti tapal batas termasuk isu SARA yang berpotensi menimbukan konflik lebihlanjut.

Keenam sebagai Insan Kesbangpol mari tunjukkan netralitas dalam mengawal dinamika politik khususnya dalam pelaksanaan Pilkada karena netralitas kita menjadi kunci pembangunan politik untuk demokrasi.

Ketujuh seluruh jajaran Badan Kesbangpol Provinsi diharapkan selalu responsif berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk itu agar diagendakan Rakor Badan Kesbangpol se Bali yang pelaksanaannya bergantian di Kabupaten/Kota;

Delapan Tim Pora Pemantauan Orang Asing agar difungsikan Kembali lebih lanjut berkoordinasi dengan Kanwil Imigrasi dan Kanwil Hukum dan HAM sejalan dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sembilan Pendidikan politik yang menjadi tugas Badan Kesbangpol mengacu pada Permendagri Nomor 36 tahun 2010 agar dilaksanakan bersinergi dengan partai politik, ormas, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya, agar kedepan pendidikan politik dihadirkan secara atraktif dan efektif sesuai kondisi kekinian diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dan kesadaran politik masyarakat.

Sepuluh Data penanganan konflik sosial perlu diperjelas dengan kompilasi permasalahan dan membuat peta politik dan peta konflik. Dari Badan Kesbangpol Kab/Kota sangat mengapresiasi komitmen kuat Badan Kebangpol Bali untuk menbangun sinergi dalam kebersamaan. Seluruh Undangan dari Badan Kesbangpol Kab/Kota diberi kesempatan menyampaikan kondisi masing-masing Kab/Kota sekaligus pelaksaaan bidang tugasnya, secara umum suasana refocussing anggaran menjadi salah satu kendala penguatan Badan Kesbangpol serta transisi penyederhanaan birokrasi, mewarnai diskusi, yang menarik Kesbangpol Kabupaten Buleleng dengan keterbatasan berhasil menjadi juara di berbagai iven tahun 2021 baik iven nasional maupun iven daerah. Untuk daerah Badan Kesbangpol Buleleng berhasil menjadij uara 1 lomba Bulan Bung Karno.

sumber:

I Made Sugiantara, S.IP