Sekretaris Daerah Provinsi Bali  didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Gede Pramana, memimpin Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Monev KIP) Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Monev KIP merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI dengan tujuan mengukur transparansi seluruh badan publik (K/L/Pemprov/BUMN) di Indonesia dan presentasi ini adalah tahapan akhir dari seluruh rangkaian Monev KIP. Berdasarkan Petunjuk Teknis, yang dinilai dalam presentasi ini terdiri dari beberapa poin, di antaranya yaitu strategi badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, komitmen pimpinan dan inovasi badan publik terutama yang berkaitan erat dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, pada kesempatan ini, Dewa Made Indra selaku Pimpinan Tinggi Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali serta selaku Atasan PPID menyampaikan bahwa beberapa inovasi dan strategi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilaksanakan dengan menyediakan beberapa program yang bermaanfaat bagi masyarakat.

“Di tahun ini, salah satu inovasi yang ditonjolkan yaitu Kantor Virtual Publik dan Tracking ID Permohonan Informasi,” ujar Dewa Made Indra.

Perlu diketahui bahwa Kantor Virtual Publik merupakan fitur yang disiapkan untuk Publik umum yang akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Bali, dengan adanya fitur ini masyarakat umum tidak perlu ke kantor fisik untuk mengirimkan surat, cukup melalui website Kantor Virtual, surat sudah dapat dikirim dan diterima secara langsung oleh admin Kantor Virtual, selain itu masyarakat yang mengajukan dapat memantau status surat yang diajukan melalui link : https://kanal.baliprov.go.id/publik/login.

Hal tersebut disampaikannya pada kesempatan dihadapan Panelis dan juri yang terdiri dari Untuk diketahui bahwa Panelis/Juri terdiri dari beberapa unsur, diantaranya Rospita Vici Paulyn mewakili Komisi Informasi Pusat RI, Anton Pradjasto mewakili unsur Akademisi, dan Yosep Adi Prasetyo dari unsur praktisi keterbukaan informasi publik .

Beberapa penekanan yang disampaikan oleh panelis yakni menanggapi mengenai paparan dari Pemerintah Provinsi Bali terkait komitmen dalam mengurangi kemiskinan, pendidikan dan kesehatan  terutama penurunan stunting. "Kita berharap hasil dari presentasi ini informatif, yang muaranya adalah mewujudkan good governance. Namun hal ini tentu saja harus didukung oleh seluruh perangkat daerah yang notabene sebagai PPID Pelaksana," tambahnya. (SD)