Bali, 12 September 2023 - Evaluasi dan pemetaan program dan kegiatan penting dilakukan sebelum disusun perencanaan dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender di provinsi Bali. Hal ini ditekankan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia didampingi Ketua Tim Evaluasi Pendidikan saat rapat diskusi bertempat di RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali, Selasa, 12 September 2023.

Bappeda Provinsi Bali kerjasama dengan Disaster Risk Management (DRM) Area Coordinator Bali Program SIAP SIAGA untuk mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender di provinsi Bali, khususnya terkait peran perempuan dan difabel dalam siap siaga bencana. Program SIAP SIAGA merupakan kerjasama pemerintah Indonesia-Australia melalui dua segmen yaitu kesehatan dan kebencanaan. 

Program SIAP SIAGA merupakan program kemitraan lima tahun antara Indonesia dan Australia yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement yang ditandatangani pada November 2019 antara perwakilan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) sebagai yang bertindak atas nama Pemerintah Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini mendukung empat Provinsi di Indonesia, yakni Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Gus Wes, panggilan akrab, menekankan dalam mengevaluasi implementasi dan pengukuran terkait pengarusutamaan gender ini diperlukan data terpilah di masing-masing perangkat daerah. Semua program dan kegiatan serta fasilitas yang ada terkait gender harus dimasukkan dalam formulir yang telah disediakan, untuk menjadi bagian dalam pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Dijelaskannya, hal ini sesuai amanat peraturan perundangan antara lain Inpres 9 Tahun 2000, Permendagri 67 tahun 2011, Surat Edaran Bersama Empat Menteri tentang strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). “Diharapkan ada komitmen, ada kebijakan dari pimpinan dalam mengoptimalkan pengarusutamaan gender ini, dengan melibatkan berbagai stakeholder. Dari aspek penganggaran, ada beberapa sumber antara lain anggaran pembangunan daerah, dari sisi pemerintah ada APBD, APBN, hibah. Dan kita harus menggali anggaran non pemerintah, ada CSR, KPBU, Investasi Filantropi dan lainnya,” ucap Gus Wes. Sampai saat ini beberapa stakeholder telah melakukan kerjasama pembiayaan, yaitu USAID, GAVI, Australi Gev, The Global Fund, Mandiri, BTPN, Dompet Dhuafa. 

Ketua Tim Evaluasi Pendidikan Komang Pasek Guna Wirawan mengatakan, tangguh bencana bukan saja untuk laki-laki, namun peran perempuan juga sama pentingnya, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dalam implementasinya. Menurutnya selama ini diyakini implementasinya sudah berjalan, namun seringkali hal itu tidak tercatat dalam dokumen maupun data sehingga sulit dilakukan evaluasi dan monitoringnya.

Tidak dipungkiri terkait tugas pokok dan fungsi perangkat daerah memang lebih banyak diperlukan tenaga laki-laki, misalnya di Satpol PP, yang mana tupoksinya untuk pengamanan dan menghadapi resiko tinggi, namun jumlah pegawai perempuan telah dioptimalkan sesuai porsi dalam mendukung pengarusutamaan gender. Permasalahan lainnya pemahaman yang kurang sehingga data terpilah masih belum disusun maksimal. Padahal ternyata banyak kegiatan dan sarana prasarana yang dapat dijadikan data terpilah sesuai gender. 

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Gus Wes memberikan penjelasan untuk mengubah mindset dan dicoba memetakan nya kembali. Karena setiap perangkat daerah pasti memahami dokumen besarnya yaitu RTRW dan KLHS yang harus diacu oleh perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan, sehingga apa yang ada di perangkat daerah seharusnya dapat dipetakan. “Diskusi ini seperti post test untuk mengevaluasi dalam rangka menyusun program kedepan,” ujar nya.

Sementara itu Sub-National Disaster Risk Management (DRM) Area Coordinator Bali Program SIAP SIAGA Bali, Diyah Perwitosari menjelaskan langkah ini untuk mengevaluasi pemahaman pengarusutamaan gender dalam perannya memperkuat siap siaga bencana. Kenapa SIAP SIAGA ini berdampingan dengan Bappeda, karena ini merupakan Program kerjasama Australia dengan Pemprov Bali dalam meningkatkan Siap Siaga Bencana. Setelah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi daerahnya. (Krisna - Prahum).