Untuk bisa melakukan transisi energi, fiscal kita harus sehat. APBN harus sehat. Karena nanti akan diminta banyak sekali, mulai dari subsidi, investasi, kompensasi, sampai pada insentif. Subsidi, ivestasi, kompensasi dan insentif itu, perlu disiapkan dengan cermat, disebabkan pelaksanaan transisi energi akan menghadapi banyak tantangan dan penyesuaian. 

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Sri Mulyani menanggapi pertanyaan peserta FGD Fiscal Day 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI bertempat di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Rabu, 6 Desember 2023. 

Transisi energi adalah proses merubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan menjadi penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, angin, dan lainnya. Tantangan yang dihadapi mencakup hampir semua sektor kehidupan, mulai dari lingkungan, pendidikan, energi baru terbarukan, isu sosial khususnya ketenagakerjaan, perijinan, dan banyak isu lainnya.

Namun demikian, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi tersebut, dibuktikan dengan telah tersusunnya roadmap nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia maju yang hijau. 

Fiscal Day di Bali ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah pelaksanaan pertama di Jakarta pada bulan Juli 2023 yang lalu. Kegiatan dikemas dengan pola FGD dengan tema “Bergegas Menuju Indonesia Emas” yang mencerminkan cita – cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045.  

Dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan ini adalah kompleksitas isu-isu berkenaan dengan APBN 2024, perlunya upaya mendukung berbagai percepatan transformasi , reformasi fiskal holistik yang mencakup pendapatan belanja, belanja dan pembiayaan anggaran, serta untuk meningkatkan awareness dan pemahaman publik, baik ASN Kementerian/Lembaga/Daerah terkait penyusunan kebijakan fiskal. Salah satu isu tersebut adalah transisi energi. 

Hadir dalam kegiatan ini para Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kementerian Keuangan RI, ASN muda utusan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali (usia maksimal 35 tahun), dan mahasiswa berprestasi dari Universitas Udayana. Dari unsur Bappeda Provinsi Bali hadir ASN muda yang juga Kasubag Keuangan I Made Yuda Prajasa beserta sejumlah staf muda lainnya.

Menteri Sri Mulyani juga menyinggung mengenai penggunaan fintech. Menurutnya, implementasi fintech saat ini memiliki banyak peluang yang akan menarik banyak pengguna. Namun, masih diperlukan adanya literasi, edukasi, dan aturan lebih lanjut, terutama terhadap preferensi pengguna media sosial agar tetap aman dan terlindungi dari kejahatan siber.

“Mulai pikirkan juga what kind of education yang harusnya diberikan, literasi itu seperti apa, bagaimana secara efektif bisa membuat edukasi literasi yang mudah dimengerti - sedangkan yang lain infrastruktur internal termasuk pemerintah membangun fiber optic, satelite, kemudian BTS,” kata Menkeu.

Rangkaian kegiatan Fiscal Day merupakan sarana bagi BKF Kemenkeu untuk memberikan pemahaman kepada ASN Muda dan mahasiswa atas proses penyusunan kebijakan fiskal yang melibatkan critical thinking dan analisis untuk menentukan arah/prioritas suatu kebijakan, menghimpun ide-ide dari ASN Muda terkait penyusunan kebijakan yang lebih efektif, serta membangun jejaring (network) antar ASN untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (dra)