DENPASAR – Tim Desk Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memantau persiapan Pilkada di Provinsi Bali, Jumat (22/11). Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis.  

Ketua Tim Desk Pilkada Serentak Kemenko Polhukam, Marsekal Muda (Marsda) TNI Oka Prawira, mengatakan pihaknya menyoroti berbagai aspek, seperti tahapan Pilkada, pengamanan, kesiapan logistik, hingga stabilitas keamanan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Bali yang digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.  

"Kami telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Pemprov Bali, dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar, aman, dan berintegritas," ungkapnya.  

Ia juga menyebut Bali memiliki indeks kerawanan Pilkada yang rendah. Namun, distribusi logistik tetap harus dipantau, terutama dalam mengantisipasi potensi hambatan seperti cuaca buruk atau bencana alam. "Tingkat pengaduan terkait tahapan Pilkada pun relatif kecil, tetapi tetap menjadi perhatian kami," tambahnya.  

Marsda Oka menekankan pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri selama Pilkada. "Semua pihak harus bekerja sesuai undang-undang untuk memastikan Pilkada serentak ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas," tegasnya.  

Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ir. I Gede Pramana, ST., MT., mengungkapkan bahwa Bali siap menggelar Pilkada pada 27 November 2024. Pemilihan ini meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 8 bupati dan wakil bupati, serta 1 wali kota dan wakil wali kota.  

Menurut Gede Pramana, Pemprov Bali telah memastikan berbagai aspek teknis dan administratif berjalan baik. Dukungan tersebut juga disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI.  

"Netralitas ASN menjadi perhatian utama kami untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Surat edaran tentang netralitas ASN sudah diterbitkan, dan kami terus menyosialisasikan pentingnya hal ini kepada seluruh pihak," ujarnya.  

Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemprov Bali optimistis Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan demokratis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan demokrasi di Indonesia.