Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 25 Ayat 1

Pemerintah dan pemrintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh  Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pasal 26 Ayat 1

Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 29 Ayat 1

Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentub padsa saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.