Pada Desember 2018, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,79% (mtm) atau 3,13% (yoy). Secara bulanan, pencapaian ini masih lebih tinggi dibanding Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm). Namun secara tahunan pencapaian inflasi Bali sejalan dengan inflasi Nasional yang sebesar 3,13% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh inflasi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan antara lain bawang merah, beras, cabai rawit dan daging ayam ras. Sementara kelompok administered prices turut menunjukkan tendensi peningkatan didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara. Meskipun demikian, deflasi yang terjadi di beberapa komoditas pangan seperti pepaya, cabai merah, jeruk, kentang, dan bawang putih menahan laju peningkatan inflasi Bali yang lebih tinggi.

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi di kedua kota sampel penghitungan inflasi di Bali. Kota Denpasar mencatat inflasi 0,77% (mtm) atau 3,40% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat inflasi 0,84% (mtm) atau 1,88% (yoy). Dibanding kota sampel lainnya, pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level yang moderat.

Inflasi Bali pada 2018 masih terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, di tahun 2019 perlu diperhatikan beberapa potensi risiko seiring penyesuaian harga pada kelompok administered prices dan risiko peningkatan harga komoditas pangan seiring adanya potensi kenaikan permintaan, didorong oleh peningkatan kinerja industri pariwisata. Meskipun demikian, inflasi Bali pada bulan Januari 2019 diperkirakan menurun pada kisaran 0,39% (mtm). Dengan demikian, inflasi pada triwulan I 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,29% (yoy).

Pengendalian inflasi Provinsi Bali ke depan masih menghadapi beberapa risiko antara lain (i) adanya hari raya Kuningan di awal Januari 2019 dan pelaksanaan hari Raya Imlek pada awal Februari 2019 yang berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali  (ii) peningkatan curah hujan serta gelombang laut yang tinggi membawa risiko akan inflasi kelompok volatile food,  serta (ii) kenaikan UMP/UMK.

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan tindak lanjut nyata dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.