Pada Oktober 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm) lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 0,02% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan Bali mengalami inflasi yang tercatat sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada Oktober 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy). Inflasi Bali pada Oktober 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras, beras, jeruk, salak dan tongkol pindang. Di sisi lain, deflasi yang terjadi pada komoditascabai rawit, angkutan udara, shampoo, baju kaos berkerah dan buah pir, tidak mampu menahan terjadinya inflasi pada periode laporan.

Secara spasial, inflasi yang terjadi di Bali dikontribusikan oleh inflasi yang terjadi pada salah satu kota sampel penghitungan inflasi yaitu kota Denpasar, sedangkan kota Singaraja mengalami deflasi. Kota Denpasar mencatat inflasi 0,15% (mtm) atau inflasi 2,70% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat deflasi-0,14% (mtm) atau inflasi 2,89% (yoy). Dibanding kota sampel lainnya di Indonesia, inflasi yang terjadi di Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level yang moderat.

Perkembangan harga pada November 2019 diprakirakan masihrendah yaitu dalam kisaran 0,13% – 0,23% (mtm).Prakiraan kenaikan harga pada bulan November didasarkan pada terjadinya high season pariwisata. Meskipun demikian, seiring dengan masih berlangsungnya musim kemarau sebagai dampak El Nino, terdapat risiko peningkatan harga pada komoditas bahan makanan dan hortikultura. Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2019 diprakirakan berada pada kisaran 2,50% - 2,90% (yoy).

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui rapat High Level Meeting (HLM) mforum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, harga, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi,publikasi dan memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi dari pelaku ekonomi.