Pada September 2019, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar -0,58% (mtm) lebih dalam dibanding deflasi nasional yang sebesar -0,27% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan Bali mengalami inflasi yang tercatat sebesar 2,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,39% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada September 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy). Deflasi Bali pada September 2019, terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah dan angkutan udara. Di sisi lain, inflasi yang terjadi pada komoditasrokok kretek filter, emas perhiasan, rokok putih, air kemasan dan jeruk, tidak mampu memicu terjadinya inflasi yang lebih tinggi di periode laporan.

Secara spasial, deflasi yang terjadi di Bali dikontribusikan oleh deflasi yang terjadi pada kedua kota sampel penghitungan inflasi. Kota Denpasar mencatat deflasi -0,52% (mtm) atau inflasi 2,44% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat deflasi-0,87% (mtm) atau inflasi 2,99% (yoy). Dibanding kota sampel lainnya di Indonesia, deflasi yang terjadi di Kota Denpasar berada pada level yang moderat sementara kota Singaraja pada level yang relatif lebih dalam.

Perkembangan harga pada Oktober 2019 diprakirakan masihrendah yaitu dalam kisaran -0,27% – 0,13% (mtm).Prakiraan rendahnya harga pada bulan Oktober didasarkan pada terjadinya normalisasi harga pasca tahun ajaran baru dan pasca high season pariwisata. Meskipun demikian, seiring dengan masih berlangsungnya musim kemarau sebagai dampak El Nino, terdapat risiko peningkatan harga pada komoditas bahan makanan dan hortikultura. Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2019 diprakirakan berada pada kisaran 2,5% - 2,9% (yoy).

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, harga, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi,publikasi dan memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi dari pelaku ekonomi.