Bappeda Provinsi Bali menginventarisasi Data yang menyatakan keterlibatan atau keikutsertaan lembaga non pemerintah dalam ikut serta program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat, yang dilaksanakan oleh pihak Swasta atau BUMN dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau kegiatan lain. 

Hal itu terungkap saat Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memimpin Rapat Koordinasi Data/Informasi terkait Program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Provinsi Bali, Kamis, 15 September 2022.

Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K yang mana diperlukan data/informasi dalam menyusun dashboard khusus untuk konvergensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data yang dimaksud menyatakan keterlibatan atau keikutsertaan lembaga non pemerintah dalam ikut serta program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat, yang dilaksanakan oleh pihak Swasta atau BUMN dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau kegiatan lain.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Khususnya di Bali, kemiskinan ekstrem mencapai 0,43 persen. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menjelaskan, Skema pelaksanaan strategi penghapusan kemiskinan melalui tiga langkah, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Penghapusan kemiskinan ini dilaksanakan secara konvergensi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, dan Pemerintah Desa. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencapai sasaran prioritas.

Hadir pada kesempatan tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Indonesia Power MSU Area II, PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bali, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Bali, PT. Angkasa Pura I, PT. PLN (Persero) Distribusi Bali, Astra Motor Honda Bali, PT. Pertamina (Persero) Cabang Denpasar, Sekretariat AIHSP, dan stakeholder lainnya.