×

Bappeda Bali Koordinasikan Penyelarasan Indikator Pembangunan Masih Terkendala

Rabu, 3 Juli 2024 pukul 10.03 (2 bulan yang lalu) | Oleh KRISNA PRASADA PRANA

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, I Made Satya Cadriantara memimpin rapat membahas persiapan  penyelarasan 5 (lima) indikator sasaran dan 45 indikator utama pembangunan RPJPD Nasional 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Bali dan RPJPD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2025-2045 yang masih mengalami kendala. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Melati Kantor Bappeda Provinsi Bali, Senin, 1 Juli 2024. Hadir Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem I Nyoman Sutirtayasa, dan para Kabid yang mewakili Kepala Bappeda Kabupaten lainnya. 

Hal yang dibahas berkaitan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang tahun ini disusun menggunakan pola 8, 17 dan 45 dimana angka 8 menggambarkan 8 jumlah misi pembangunan, angka 17 menunjukkan jumlah arah/tujuan pembangunan dan angka 45 menggambarkan jumlah indikator utama pembangunan (IUP). Setelah melalui diskusi yang mendalam, rapat menyepakati untuk melaksanakan rapat lebih lanjut dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas. Rapat lanjutan itu dijadwalkan pada minggu kedua Juli 2024. “Rencananya rapat dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 10-12 Juli 2024,” kata Made Satya Cadriantara.

Beberapa indikator sasaran dan indikator utama pembangunan yang masih mengalami kendala antara lain indikator  yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata, Tingkat Penguasaan IPTEK, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMN, Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, Kota Maju Inklusif dan Berkelanjutan, Ekspor Barang dan Jasa, Indeks Materi Hukum, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Tingkat Inflasi, Inklusi Keuangan, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Pelayanan Publik, dan sejumlah indikator lainnya. 

Dari banyaknya indikator yang masih mengalami kendala, akan diidentifikasi lima indikator sasaran dan indikator utama pembangunan yang akan dimintakan narasumber dari Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas.