Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Perangkat Daerah telah menyusun rencana aksi RB dengan target yang telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing di Perangkat Daerah. Untuk mengetahui apakah rencana aksi telah dilaksanakan maka dilakukan monev RB secara berkala berdasarkan renaksi RB dimaksud.

.

Perangkat daerah perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi RB secara berkala untuk memastikan rencana aksi RB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang  dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

.

Hasil monev RB akan diinput ke aplikasi simonev reform sehingga data RB PD Provinsi Bali dapat terkelola dengan baik untuk bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RB kedepan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan  masukan/rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Belum optimalnya pelaksanaan Monev RB di PD karena beberapa faktor yaitu komitmen pimpinan dan belum pahamnya Tim RB dalam mengelola  Reformasi Birokrasi di lingkungan kerjanya.

.

Diharapkan agar Perangkat Daerah melaksanakan Monev RB dipimpin oleh pimpinan PD sebagai komitmen pimpinan dalam menjalankan RB. Laporan Monev RB dapat disampaikan ke Biro Organisasi paling lambat tanggal 13 Februari 2023 selanjutnya minggu ke-4 akan dilaksanakan asistensi per PD sehingga data monev pada aplikasi Simonev Reform menjadi akurat.

.

Indeks RB menjadi salah satu parameter untuk penetapan besaran TPP ASN