Rapat dimaksud untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi) Tahun 2021 yang dikeluarkan Kemenpanrb tanggal 7 Maret 2022. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 adalah 70,10 dan memperoleh predikat BB. Dengan naiknya predikat RB Provinsi Bali dari B menjadi BB, Pemerintah Provinsi Bali berkesempatan untuk memperoleh penghargaan dari Kementerian PANRB pada tanggal 5 April 2022 di The Tribata Darmawangsa, Jakarta.

.

Berdasarkan Permenpan 26 Tahun 2020 ttg Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa Instansi Pemerintah agar menyampaikan hasil PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) kepada Kementerian PANRB. PMPRB sebagai tahap awal dalam evaluasi RB tahun 2022. Waktu penyampaian PMPRB ke Kemenpan RB paling lambat tgl 15 Juni 2022. PMPRB terdiri dari 2 level yaitu level Pusat adalah PMPRB yang diisi oleh Tim RB Provinsi dan level Unit adalah PMPRB yang diisi oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali.

.

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Setiap K/L/P dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Masing-masing area dalam area perubahan RB diharapkan setiap tahun memiliki quickwins sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan RB sesuai dengan yang diharapkan. Quick wins dimaksud akan dimonev setiap tahun untuk mengetahui apakan quickwins sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta apakah bermanfaat dalam pelaksanaannya.

.

Tim RB Provinsi diharapkan dapat berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Evaluasi RB serta melaksanakan PMPRB dengan baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan Evaluasi RB yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih predikat BB untuk Reformasi Birokrasi, agar dapat dipertahankan di tahun 2022.