Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

.

Penerapan 8 (delapan) area perubahan merupakan pengungkit dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L/Pemda. Area Pengawasan merupakan salah satu area dalam 8 area perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai melalui program area pengawasan adalah: 

a) meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L/Pemda; 

b) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

c) Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN

.

Pada area pengawasan RB terdapat 6 kegiatan utama yang dilaksanakan di Perangkat Daerah yaitu Penanganan Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas. Dari 6 kegiatan dimaksud akan disosialisasikan 2 kegiatan yaitu Penerapan SPIP dan Penanganan Benturan Kepentingan, agar PD lebih memahami manfaat penerapan SPIP dan Penanganan Benturan Kepentingan dan terimplementasi dengan baik di lingkungan kerjanya. Apabila telah terimplementasi dengan baik maka dokumen-dokumen yang dihasilkan seperti misalnya Laporan SPIP dan Mapping Potensi Benturan Kepentingan dapat disusun dengan baik dan benar oleh Perangkat Daerah. Disamping itu, 2 hal diatas sering menjadi pertanyaan dari PD ketika Biro Organisasi melaksanakan pembinaan RB baik ke Provinsi dan Kab/Kota.

.

Kegiatan peningkatan kapasitas terkait Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara berkala baik secara kebijakan, teknis dan operasional. Diharapkan Tim Asesor, Tim RB dan Admin Simonev Reform dapat mengikuti acara sosialisasi dengan baik dan bermanfaat adanya.

.

Acara ini mendapatkan response positip dari peserta zoom dimana mengundang Tim Asesor RB, Tim RB dan admin Simonev Reform. Yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber, dimana narasumber ialah Pak Made Widhi Dharma Irbanwil IV dan Bu Ni Luh Yuliani Dewi Auditor Ahli Madya.