DENPASAR- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Inspektorat Provinsi Bali pada Senin (27/5) pagi.

Dalam sambutannya Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri yang selalu memberikan dorongan kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih baik dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

Dewa made Indra meminta FGD yang dilaksakan oleh BRIDA kali ini dapat memacu tekad Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih baik dalam seluruh penilaian IPKD, IID dan IKKD. Ia berharap ketiga indeks tersebut dapat terus meningkat setiap tahunnya. “Hari ini kita bersama-sama akan bulatkan tekad bahwa tahun depan nilai kita akan naik. Dan saya yakin pasti bisa,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa penilaian yang dilakukan harus objektif. “Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran,” jelasnya. Ia meminta agar seluruh data yang tersaji harus sesuai dengan situasi riil sesuai dengan kualitas keuangan daerah, kualitas inovasi daerah maupun kualitas kepemimpinan kepala daerah.

Sedangkan Kepala BRIDA Provinsi Bali, I Made Gunaja menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan FGD tersebut adalah untuk mengetahui arah kebijakan BSKDN Kemendagri dalam pelaksanaan IPKD, IID dan IKKD disamping juga sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dan peningkatan wawasan terhadap implementasi Permendagri tentang IPKD, IID dan IKKD.

“Untuk menjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memacu dan memotivasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah,” ungkap Kepala BRIDA Provinsi Bali.

Selain pemaparan inti dari Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, materi lainnya juga disampaikan oleh pemateri lain dari BSKDN Kemendagri antara lain Gatot Tri Laksono, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintah Dalam Negeri dengan materi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah; Afery Syamsidar, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintah Dalam Negeri dengan materi Indeks Inovasi Daerah serta Aang Prasetyo, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa dengan materi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada sesi ke 2. Hadir sebagai narasumber Kepala BKSDN Pusat, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga maupun instansi pemerintah untuk menjalin dan integrasi data publik. Kedepan data yang terhimpun dapat dipakai sebagai sumber data untuk membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat.