Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sudah pada tahap melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini merupakan wujud perencanaan partisipatif dimana rancangan akhir perubahan RPJMD dibahas dan mendapat masukan dalam suatu forum bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua elemen baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masyarakat, swasta, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. Musrenbang dibuka oleh Gubernur Bali didampingi Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra dilaksanakan secara virtual bertempat di Jayasabha, Denpasar, Senin, 19 Juli 2021.

Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka kegiatan tersebut mengatakan visi yang telah ditetapkan mengangkat Bali secara fundamental dan komprehensif mencakup tiga aspek utama, yaitu alam, krama dan kebudayaan Bali, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi, yaitu atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jana kerthi dan jagat kerthi. "Nilai kearifan lokal ini merupakan warisan leluhur yang akan dibutuhkan sebagai konsep pembangunan sepanjang jaman," jelasnya. 

Menurutnya, ini akan menentukan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang mencakup lima bidang, yaitu bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, tradisi, seni dan budaya, dan bidang pariwisata. Kelima bidang ini didukung oleh program pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Terkait perubahan RPJMD, Wayan Koster menjelaskan, pandemi covid telah memberi dampak kepada pembangunan di Provinsi Bali, ini harus menjadi perhatian serius. Sedangkan anggaran yang tersedia terbatas, sehingga perlu difokuskan pada program-program prioritas yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. "Saya berharap Musrenbang ini mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam rumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana,  terarah dan terpadu, berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran outcome yang jelas," harapnya. 

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana mengungkapkan, ditengah perubahan dinamika pembangunan yang cepat, diharuskan dilaksanakan evaluasi terhadap rumusan dokumen dan capaian target-target di dalamnya. Evaluasi diarahkan untuk memastikan konsistensi keselarasan RPJMD dengan RPJMN, Renstra dengan RKPD, dan RPJMD dengan Perda strategis, melihat capaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah, dan evaluasi terhadap dampak pandemi Covid-19. "Dokumen RPJMD ini akan menjadi pijakan penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang komprehensif,” ujarnya. 

Hadir secara daring Wakil Gubernur Bali, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional I Bappenas, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan seluruh stakeholder Pemerintah Provinsi baik vertikal maupun horizontal serta kelompok masyarakat. (Krisna - Prahum)