Sekda Bali Bali Dewa Made Indra memaparkan enam substansi kinerja terkait SAKIP dan RB Permerintah Provinsi Bali di hadapan evaluator dari Kementerian RB Republik Indonesia. “Enam substansi ini adalah tindak lanjut rekomendasi Reformasi Birokrasi tahun lalu, progres peningkatan nilai hasil antara, implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, prestasi atau penghargaan mengimplementasikan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali dan capaian kinerja prioritas Provinsi Bali.”, ungkap Sekda Dewa Made Indra saat mengikuti Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022 Asisten Deputi Wilayah II, secara virtual di ruang Video Conferece – Kantor Gubernur Bali, Senin (12/9).

.

Sejumlah Kepala OPD hadir dan mengikuti kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022 Asisten Deputi Wilayah II ini. Nampak Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menerangkan terkait pohon kinerja yang sudah dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal seluruh struktur kelembagaan wajib bekerjasama dalam membangun dan mewujudkan Bali yang aman dan sejahtera dengan pembangunan fundamental.

Salah satu evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Arif Budiawan menerangkan bahwa pembentukan pohon kinerja kelembagaan pemerintah daerah harus disesuaikan atau didasarkan pada sejumlah isu strategis yang ada di daerahnya dan isu strategis yang ada di masing-masing perangkat daerah. “Jika kita berbicara di level pusat, maka pohon kinerja provinsi Bali ada enam karena di RPJMD Provinsi Bali terdapat enam isu strategis mulai dari masalah kesenjangan sampai dengan masalah reformasi birokrasi.”, ungkapnya.