BADUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang mengangkat Tema “Penguatan Resiliensi Bali Dwipa Jaya” di Plagoo Holiday Hotel, Jumat (3/5) 

Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwasannya dalam penanggulangan bencana  baik itu pra bencana, saat terjadinya bencana maupun setelah bencana tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua institusi semata tetapi memerlukan kerjasama, dukungan serta kolaborasi banyak pihak karena penanggulangan bencana sangat kompleks. 

Sekda Dewa Indra menambahkan di pra bencana misalnya  dibutuhkan kajian, penelitian dan melibatkan banyak pakar  dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu geologi, klimatologi yang pastinya dimiliki oleh institusi yang berbeda.

Demikian pula halnya saat terjadinya bencana, BPBD tidak bisa bergerak sendiri, banyak institusi yang terlibat baik itu TNI/POLRI, Kementerian, Basarnas bahkan relawan dari masyarakat dan demikian pula halnya pasca bencana, akan melibatkan banyak pihak. 

“Tidak ada institusi yang mengatakan paling berperan atau bisa menangani bencana sendiri tanpa bantuan institusi lainnya, itulah pentingnya kita terus memperkuat  koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar multihelix. Berbagai  peristiwa atau bencana  bisa kita lewati karena adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antar multi helix dan hal ini harus kita tingkatkan kedepannya,” imbuhnya. 

Dalam arahannya, Sekda Dewa Indra juga mengingatkan  terkait berbagai tantangan dalam penanggulangan bencana kedepannya yang akan bertumbuh bahkan lebih cepat dari kemampuan kita. Kedepannya akan terus muncul resiko resiko bencana baru.  Faktor-faktor resiko baru ini bisa muncul baik diakibatkan adanya perubahan iklim yang menimbulkan cuaca ekstrem yang mengarah ke bencana, ancaman bencana geologi ataupun mobilitas manusia yang semakin masif  ke daerah resiko bencana. 

“Faktor faktor resiko bencana ini harus kita  waspadai dan antisipasi. Kita harus mulai memetakan dan menyusun mitigasi, kita harus terus mengasah diri memahami resiko sehingga kita siap menghadapi tantangan dalam penanggulangan bencana kedepannya, “tuturnya. 

Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin dalam laporannya menyampaikan  bahwasannya pelaksanaan Rakorda penting dalam upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas penanggulangan  bencana, mengidentifikasi  kendala, tantangan dan melakukan evaluasi pencapaian program penanggulangan bencana serta mengidentifikasi bahan rumusan kebijakan dalam penanggulangan bencana. 

Rakorda  yang dilaksanakan dari tanggal 3-4 Mei 2024 diikuti oleh perwakilan BPBD kabupaten/kota se Bali, lembaga vertikal dan organisasi terkait serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali.