Di era digital yang mana selama pandemi Covid-19 ini berlipat pemanfaatannya menuntut Humas Pemerintah atau Government Public Relations (GPR) harus mampu mengikuti perubahan ke arah GPR Digital. Konsep PR Digital yang dijalankan saat ini tidak jauh berbeda dengan PR konvensional. Yang membuat keduanya berbeda adalah media komunikasinya. PR digital lebih banyak menggunakan media berbasis internet, mampu mengoperasikan peralatan kerja digital, dan kerjanya pun tidak lagi individual, namun bisa secara kolaboratif dengan rekan kerja di tempat yang berbeda. 

Hal tersebut disampaikan Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Provinsi Bali, Krisna Prasada Prana bersama I Made Dwi Prayana saat menjadi narasumber dalam Lokakarya bertajuk "Digitalisasi Media dan Public Relation" yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Nasional, bertempat di Ruang Antonio Gramsci Universitas Undiknas, Sabtu, 29 Oktober 2022. Lokakarya sehari tersebut dimoderatori Dosen Ilmu Komunikasi Putri Ekaresti Haes dan diikuti seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Komunikasi.

Dijelaskan, sebagai insan humas harus mampu mengetahui banyak hal walau sedikit-sedikit, bahkan bila pengetahuan itu diluar bidang kehumasan. Hal ini merupakan kebutuhan dimana khalayak umum yang semakin beragam dalam kebutuhan informasi. Selain juga diperlukan kerjasama kolaboratif antar insan humas di perangkat daerah untuk saling melengkapi, tidak mengedepankan ego sektoral. 

Dengan digitalisasi, tugas humas juga akan lebih efisien dan efektif. Aktivitas humas yang sebelumnya satu arah, misalkan pada media cetak, saat ini menjadi dua arah dengan menggunakan media sosial ataupun media online. Kampanye yang dilaksanakan humas akan lebih terukur, cepat dalam mendeteksi isu-isu publik yang mempengaruhi kebijakan dengan menganalisis umpan balik di media sosial, sehingga dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.