Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2024 Dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Ngurah Wiryanata pada hari Selasa 21 Pebruari 2023 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 848 Tahun 2023 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Memasuki Tahun Politik ini, sinergitas antara kesbangpol dengan instansi terkait sangat diperlukan demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu Serentak nanti, agar Bali tetap kondusif. KPU Provinsi Bali senada dengan Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan untuk melaksanakan Pendidikan Politik secara massif sampai ke tingkat Kabupaten/kota sekaligus sosialisasi Pemilu sehingga masyarakat semakin cerdas dan paham akan makna dari pelaksaan Pemilu dan secara bijak menggunakan hak pilihnya, hal-hal seperti Money Politic bahkan Politik Identitas nantinya tentu dapat kita hindari. Pemilu nanti perlu ada terobosan yang baru, seperti halnya dengan Alat Peraga Kampanye (APK) kiranya dapat menggunakan Media Digital sehingga APK yang berupa cetak tidak mengganggu keindahan lingkungan, hal ini juga perlu didukung dengan sosialisasi tahapan Pemilu sehingga jelas kapan APK tersebut dapat disebarluaskan.

Kepala Badan Kesbangpol Bali juga menyampaikan  di Tahun 2024 nanti kegiatan Paskibraka dan FKUB akan dianggarkan di Badan Kesbangpol Bali, terkait Paskibraka untuk penganggaran perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali karena selama ini penganggaran dilakukan di Dinas tersebut, mengenai Pemberian BPJS Tenaga Kerja kepada rohaniawan sedang dalam proses finalisasi.

Kegiatan dihadiri Inspektorat Provinsi Bali; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali; Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; KOREM 163/Wira Satya; Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Bali; Polda Bali; Badan Intelijen Strategis TNI Wilayah Bali; Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali; Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar; Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; FKUB Provinsi Bali; FKPT Provinsi Bali; FPK Provinsi Bali serta Ketua KNPI Bali.

Terakhir Kaban Kesbangpol berharap Sosialisasi Wawasan Kebangsaan semakin sering dilaksanakan, kewaspadaan daerah dengan melibatkan masyarakat semakin ditingkatkan karena Kesbangpol sebagai mata dan telinga Gubernur dapat menjaga wibawa Pemerintah Daerah.