Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas RI, Eka Chandra Buana didampingi Kepala Bappeda Provinsi Bali dan Kepala Pendanaan dan Investasi Project Management Officer Transformasi Ekonomi Kerthi Bali melaksanakan Kickoff GIZ Green Economy bertempat di Ruang Rapat Jempiring Bappeda Provinsi Bali, Rabu, 4 September 2024.

Direktur Chandra Buana menyampaikan Bali menjadi salah satu pilot project dalam proyek kerjasama Bappenas dengan GIZ. Menurutnya dunia saat ini sedang mengalami krisis global akibat dari kemajuan industri. Kalau tidak bertindak sekarang maka potensi pergerakan ekonomi akan sangat masif dalam beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi akan kehilangan anggaran yang cukup besar. Diharapkan kerjasama ini merupakan langkah yang baik dalam rangka kolaborasi bersama membangun Bali ke depan, dan membuahkan hasil yang baik.

Di bagian lain, Commission Manager GIZ Indonesia, Makhdonal Anwar menyampaikan proses penjaringan proyek sudah melewati tahapan panjang diskusi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah setempat. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik sebagai leading proyek dan melibatkan instansi terkait lainnya seperti Direktorat Lingkungan Hidup, serta beberapa kementerian termasuk Kementerian Keuangan khususnya terkait penanganan perpajakan.

GIZ atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, adalah lembaga pembangunan internasional milik Pemerintah Federal Jerman. GIZ diamanatkan oleh Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan untuk memberikan bantuan pembangunan, mengembangkan kapasitas, dan menyediakan layanan bagi negara-negara berkembang khususnya pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan, demokrasi, dan pengentasan kemiskinan.

Terdapat tiga provinsi yang menjadi pilot project Ekonomi Hijau, yaitu Bali, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Dijelaskannya, untuk pemilihan provinsi yang menjadi pilot project ini ada beberapa metode yang dilakukan dan ada kriteria serta skornya. Pemilihan melewati lima tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan seleksi, studi preliminary, recommendation report yang mana ada provinsi yang dijadikan percontohan untuk implementasi Green Ekonomi Strategic 2024.

Bali menjadi salah satu dari tiga provinsi yang mendapatkan bantuan dalam proyek ekonomi hijau. Ruang ruang lingkup kerjasama dengan GIZ yaitu pemerintah Republik Federal Jerman memberikan hibah kepada pemerintah Republik Indonesia hingga 3000 Euro. Tujuan akhir bantuan adalah perbaikan kondisi kelembagaan untuk transformasi menuju Ekonomi Hijau di Indonesia pada tingkat nasional dan provinsi, sampai dengan September 2026.

“Outputnya adalah bagaimana kerjasama terkait capacity building dalam penyusunan model. Yang berikutnya adalah perumusan kebijakan dan selanjutnya bagaimana menerapkan kebijakannya di daerah,” katanya. Ini salah satu indikatornya menetapkan kebijakan yang mendukung Ekonomi Hijau di Pemprov Bali. Kebijakan menuju ekonomi hijau perlu mempertimbangkan potensi kebijakan dalam melakukan transformasi dan menghasilkan perubahan yang sistemik.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan apresiasinya karena Bali menjadi penerima bantuan GIZ. Diharapkan proyek ini dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Disampaikannya bahwa transformasi ekonomi hijau yang disusun Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro yang akan dilaksanakan di Bali sudah selaras dengan target-target ekonomi yang ditetapkan di tingkat nasional. Ika Putra mencontohkan beberapa transformasi ekonomi yang telah dilakukan seperti di bidang pertanian, perikanan dan sumber daya energi. “Bappeda Provinsi Bali saat ini sudah menggunakan panel surya dengan kapasitas 25 KVA. Sedangkan penggunaan selama ini hanya 21 KVA sehingga terjadi surplus dalam penggunaan ekonomi hijau ini,” ujarnya.

Di samping itu Bali juga sudah menerapkan kendaraan atau transportasi hijau berbasis listrik, namun perlu diperkuat untuk penyediaan charging station-nya. Terkait dengan sampah, disampaikan bahwa sampah diolah sesuai dengan regulasi yang sudah diatur terkait pengolahan sampah dari sumbernya dan ini sudah cukup mengurangi walau belum maksimal. Telah dilaksanakan juga pembangunan TPST dan TPS-3R yang sudah mengolah sampah. Sementara pencemaran laut yang sampai hari ini belum tuntas akan terus dilakukan penanganan karena laut sifatnya terbuka, sampah laut bisa berasal dari mana saja. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan aktivis lingkungan yang sudah terlibat untuk bersama-sama membersihkan sampah laut di pantai-pantai di Bali.

Di bidang infrastruktur air minum yang saat ini terus digenjot pembangunannya. Beberapa SPAM sudah dibangun namun masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat Bali. “Bali tidak bisa bekerja sendiri namun perlu dukungan dari pusat khususnya Bappenas. Dan terima kasih untuk transformasi ekonomi yang sudah disusun dan diterapkan di provinsi Bali. Kajiannya ini benar-benar konferensif,” kata Ika Putra.

Diharapkan kerjasama Bappenas-GIZ merupakan langkah yang baik untuk kolaborasi bersama pembangunan Bali ke depan, dan membuahkan hasil yang baik. 

Sementara itu Kepala Pendanaan dan Investasi PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Trisno Adi menyampaikan arah pengembangan Bali Hijau. Sesuai visi Bali yang hijau, tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan, ini sangat selaras dengan pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan Bali ke depan.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Sekretariat Transformasi Indonesia, jajaran Project Management Office Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, GIZ Indonesia, dan GIZ Jerman. (Krisna-Mia)