Pada Juli 2020, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar 0,39% (mtm),lebih dalam dibandingkan nasional yang mencatatdeflasi sebesar 0,10% (mtm). Secara tahunan, Bali mengalami inflasi 1,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,54% (yoy). Deflasi Bali pada periode laporan terutama disebabkan oleh turunnya harga angkutan udara, canang sari, bawang merah, air kemasan, dan daging ayam ras. Meskipun demikian, peningkatan harga biaya sekolah dan telur ayam ras menahan deflasi Bali yang lebih dalam.

Secara spasial, deflasi yang terjadi di Bali dikontribusikan oleh kota Denpasar. Kota Denpasar mencatat deflasi 0,46% (mtm) atau 2,53 (yoy), sementara kota Singaraja mencatat deflasi 0,36% (mtm) atau inflasi 0,92% (yoy). Adapun Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,11% (mtm) atau 1,94% (yoy).

Perkembangan harga pada Agustus 2020 diprakirakanmenurun, yaitu dalam kisaran -0,01% – 0,20% (mtm) atau 0,50% - 0,80% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh dimulainya musim panen untuk berbagai komoditas pangan dan hortikultura. Namun demikian, mulai dibukanya industri pariwista dapat meningkatkan permintaan bahan pangan dan daya beli masyarakat..

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2020, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melaluiforum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, harga, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi,publikasi dan memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi dari pelaku ekonomi.