DENPASAR – Ngobrol Santai Forum Kehumasan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali secara daring kepada pengelola kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Kamis (13/6) pagi.

Kegiatan yang digagas oleh Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi ini bertujuan untuk membangun Kerjasama dan partisipasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun citra pemerintah. “Humas pemerintah fungsinya menjaga citra pemerintah daerah, bukan secara parsial namun merupakan satu tim,” jelas Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi, K. Suadnyana Purianto.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan forum koordinasi kehumasan secara khusus dikemas santai dan tidak kaku. Sementara kedepannya kegiatan ini akan rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pengelola kehumasan di masing-masing perangkat daerah sehingga perangkat daerah dapat mendesiminasikan informasi mengenai instansinya secara mandiri.

Terkait pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan, K. Suadnyana Purianto juga meminta dukungan berbagai pihak terkait khususnya dalam hal menjaga konduktifitas pemberitaan. “Kita diminta ikut berpartisipasi aktif dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan PKB di Bali, menjaga kondusiiftas suasana di media sosial dan media massa. Jika ada permasalahan mohon diinfokan segera agar bisa diantisipasi dan di tindaklanjuti,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan sharing session mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola kehumasan di perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan dua narasumber yang merupakan praktisi konten kreatif di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu I Dewa Putu Gede Suarjaya dan I Made Adi Krisma Dinata.

Untuk membantu perangkat daerah dalam mendesiminasikan informasi serta membuat konten-konten kreatif terdapat berbagai aplikasi yang dapat digunakan. Sementara itu peserta forum korrdinasi kehumasan berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kapasitas teknis pengelola kehumasan di masing-masing perangkat daerah sehingga memiliki kemampuan pengelolaan media massa dan kehumasan yang baik.