Denpasar- Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penyesuaian PAK Integrasi JFPH bertempat di Ruang Rapat Diskominfos Provinsi Bali,  Jumat (20/10) pagi.

Tujuannya adalah untuk melakukan pendampingan penyelesaian implementasi penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui aplikasi SIMPHONI. Dalam kesempatan tersebut, Kominfo mengundang admin pengguna SIMPHONI Provinsi serta Kabupaten/Kota di Bali untuk dapat melakukan input data dan membimbing langsung proses integrasi. Disamping itu seluruh JFPH di Provinsi Bali yang berjumlah lebih dari 60 orang mengikuti pendampingan secara daring melalui aplikasi zoom. 

Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi Diskominfos Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya bimbingan terhadap Pranata Humas sangat perlu dilakukan terlebih JFPH di Provinsi Bali sebagian besar merupakan hasil dari transformasi dari jabatan struktural. “Saya rasa kegiatan ini sangat bagus apalagi di Provinsi Bali sebagian besar pranata humas-nya adalah hasil transformasi. Jadi banyak yang masih kurang paham mengenai fungsional,” jelasnya.

Sementara Santhy Verawati Elfrida, Ketua Tim Pembinaan Kinerja Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2023 pengusulan integrasi PAK JFPH paling lambat dilakukan 31 Desember 2023 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan untuk Pemerintah Provinsi paling lambat 30 November 2023. Oleh karena itu ia mendorong agar seluruh JFPH dapat mngusulkan konversi Penilaian Angka Kreditnya sesegera mungkin melalui aplikasi SIMPHONI.