DENPASAR – Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menguraikan berbagai pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, pasti, dan murah melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan fisik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pembukaan Workshop Pengembangan Kapasitas Anti Korupsi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Jumat (19/7).

"Seperti yang kita tahu, korupsi akan menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak terkait pembangunan fisik dan juga terhadap pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan integritas organisasi publik, APIP dan PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) Bali terus mengembangkan kapasitas anti korupsi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. 

Dengan komitmen kuat terhadap integritas dan profesionalisme, APIP dan PAKSI Bali berusaha menjadi garda terdepan dalam memastikan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai peraturan. Melalui inisiatif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan berkeadilan bagi semua pihak. "Kami yakin bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tambah I Wayan Sugiada.

Workshop ini mencakup pelatihan dan sertifikasi yang rutin bagi para pengawas dan analis keuangan, memberikan mereka pengetahuan terkini dalam deteksi dan pencegahan tindak korupsi. Selain itu, implementasi teknologi canggih diterapkan untuk mendukung audit dan analisis transaksi keuangan agar proses menjadi lebih transparan dan efisien. Penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga untuk menukar informasi dan praktik terbaik dalam upaya menanggulangi korupsi.

Untuk memotivasi para penyuluh anti korupsi, dihadirkan dua narasumber, yaitu Desy Fridayanti dan Puja Astawa.

Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana, menambahkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.